REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo optimistis dana desa tahun ini mampu terserap 100 persen. Sebab saat ini saja, dana desa Rp 60 triliun tahun 2017 telah terserap 98 persen. Dia menepis keraguan yang menganggap desa tidak mampu mengelola dana desa.
Dia mengatakan tahun 2015 dana desa yang jumlahnya Rp 20 triliun terserap hanya 82 persen. Sebab, saat itu masih banyak desa yang belum begitu kuat.
"Tapi karena komitmen presiden begitu kuat, ketidakcapaian tersebut bukan membuat dana desa dihentikan tapi justru dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp 46,9 triliun. Tapi ternyata desa kalau didampingi dan diberi kepercayaan bisa, dana desa tahun 2016 terserap dari 97 persen," ujarnya saat memberikan arahan pada Rembug Desa Nasional 2017 di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Senin (27/11).
Ia melanjutkan, terhitung tahun depan semua proyek dana desa dilakukan swakelola. Menurutnya, ide dana desa adalah uangnya harus digelontorkan ke desa, sehingga bisa meningkatkan daya beli desa. Dalam hal ini, LKPP akan merubah aturan proyek lebih dari Rp 200 juta yang awalnya wajib dilakukan oleh kontraktor, sehingga berapapun jumlah proyek dana desa dapat dilakukan swakelola.
"Kalau kita beli bahan di kota, uangnya ke kota. Kalau pakai kontraktor, uangnya juga ke kota," ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Bantul Suharsono mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk memanfaatkan rembug desa nasional untuk bersama-sama merefleksi kekurangan pelaksanaan Undang-Undang desa. Sebab menurutnya, pembangunan desa adalah cikal bakal pembangunan negara.
"Bila desa kuat maka negara pun akan kuat. Kuatnya negara tergantung pada keberhasilan membangun desa. Ujung tombak maju dan tidaknya negara adalah dari desa," ujarnya.
Menurutnya setiap desa memiliki masalah berbeda, sehingga cara menanganinya pun berbeda. Ia juga mengingatkan kepala desa agar tidak takut menggunakan dana desa.
"Dana desa harus digunakan, jangan sampai utuh, jangan takut-takut. Dikasih dana desa harus habis, tapi juga harus digunakan sesuai perundang-undangan," ujarnya.
Untuk diketahui, Rembug Desa Nasional 2017 digelar sejak tanggal 26-28 November 2017, yang dihadiri oleh perwakilan bupati/ walikota se-Indonesia, lebih dari 4.000 kepala desa, pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pendamping desa. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid tersebut juga diluncurkan BUMDes Mall, sarana e-commerce oleh BNI sebagai sarana promosi produk unggulan desa. BUMDes Mall dapat diakses di http://bumdes-mall.
