REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan semua daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2018 berpotensi tidak aman. Tjahjo menyebut SARA dan ujaran kebencian menjadi faktor-faktor pemicu kerawanan dalam pilkada mendatang.
"Semua daerah berpotensi tidak aman. Sebab ada faktor SARA, ujaran kebencian, dan banyak pihak yang memiliki kepentingan di Pilkada 2018 mendatang," ujar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri paparan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Dirinya mengapresiasi langkah Bawaslu yang sudah merilis IKP Pilkada Serentak 2018 dengan memetakan daerah dengan kerawanan pilkada tinggi, sedang dan rendah. Menurutnya, jika Bawaslu menetapkan tiga provinsi sebagai daerah dengan kerawanan Pilkada tertinggi maka akan semakin kecil biaya pengamanan yang diperlukan.
Saat ini, diketahui besaran anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 2,17 triliun. Tjahjo menilai biaya tersebut bertujuan menjaga stabilitas keamanan untuk Pilkada 2018.
Sehingga, Tjahjo menekankan jika besarnya biaya untuk keamanan tidak semata hanya diukur dengan jumlah uangnya. Biaya keamanan, lanjutnya, tidak boleh dipandang hanya diperuntukkan bagi satu lembaga saja yakni kepolisian.
"Ini (penhamanan) juga menyangkut TNI, satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama juga ormas-ormas yang ada. Jika stabilitas keamanan tidak terjaga lalu bagaimana KPU dan Bawaslu mau bekerja?" tambahnya.