Selasa 05 Dec 2017 06:20 WIB

Rugi Rp 65,7 T karena Macet, DKI Bentuk Tim Transportasi

Rep: Sri Handayani/ Red: Ani Nursalikah
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Cawang, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Cawang, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerugian akibat kemacetan yang terjadi di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta mencapai Rp 65,7 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai kerugian ini sangat banyak.

"Kita Jabodetabek itu kerugiannya setahun Rp 100 triliun. Kalau Jakarta aja Rp 67,5 triliun. Itu uang yang sangat banyak," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12).

 

Sandiaga mengatakan akan melakukan percepatan untuk meminimalisasi kerugian tersebut. Percepatan itu akan dilakukan di segala lini.

 

"Semua kita percepat. Investasi kita percepat, gerakan kita percepat, pembangunan infrastruktur kita percepat, pendanaan juga kita percepat. Itu yang akan kita lakukan," kata dia.

 

Menurut Sandiaga, kunci percepatan itu ada pada koordinasi dan proses eksekusi di lapangan. Sesuai dengan kesepakatan bersama Gubernur Anies Baswedan dan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pertemuan kemarin pagi (4/12), akan dibuat tim kecil untuk melakukan percepatan dalam bidang transportasi di Jakarta.

 

"Nah tim kecil itu yang nantinya akan memetakan. Agendanya akan bergerak terus mulai dari MRT, LRT," kata dia.

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (4/12). Pertemuan dilakukan secara tertutup. Dalam pertemuan itu, ketiganya sepakat membentuk tim kecil untuk membahas masalah transportasi di Jakarta.

 

"Kita sepakat membuat satu koordinasi, satu panitia kecil dan panitia kecil itu akan membahas masalah DKI," kata Budi.

 

Menurut Budi, tim itu akan terdiri dari perwakilan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ada setidaknya 5-6 topik yang dibicarakan, di antaranya tentang mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), loop line, dan sebagainya.

 

"Jadi kita menghindari birokrasi. Pak Gubernur ke Dishub, saya ke BPTJ, dan kita bahas semuanya. Banyak topik, 5-6 topik, tapi tim ini yang menjadi koordinator bagi pembahasan semua itu," kata dia.

 

Menurut Anies, permasalahan transportasi di Jakarta sangat penting untuk diselesaikan. Pemprov DKI Jakarta tak hanya melayani transportasi para warga setempat, namun juga mobilitas penduduk dari luar DKI. Oleh karena itu, permasalahan transportasi di Jakarta perlu dilakukan secara lintas wilayah.

 

"Kita akan siap bekerja bersama dengan bapak-ibu di kementerian. Nanti akan ada tim kecil yang melakukan koordinasi untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan hari ini," kata Anies.

 

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan melaporkan, berdasarkan data Bappenas, kerugian akibat macet di DKI Jakarta mencapai Rp 67,5 triliun di tahun 2017. Sementara kerugian yang dialami di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun.

 

BPTJ menandai permasalahan transportasi Jabodetabek saat ini. Pertama, tingkat kemacetan sangat tinggi. Rasio volume kendaraan dibanding kapasitas jalan sudah mendekati 1 atau dengan kata lain sudah macet dan perlu penanganan. Kedua, sepeda motor makin dominan di jalanan saat peran angkutan umum masih rendah. Ketiga, penggunaan angkutan umum di Jakarta baru 19,8 persen.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement