REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wabah difteri yang merupakan penyakit mematikan kembali melanda Indonesia, sudah 20 Provinsi yang terserang penyakit ini. Bahkan Menteri Kesehatan telah menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetyani, angkat bicara. Netty berharap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa bekerja secara cepat dengan rumah sakit rujukan atau rumah sakit regional di Jawa Barat untuk memberikan layanan terbaik.
"Jadi bagaimanapun masalah kesehatan yang dialami masyarakat ini kan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (8/12).
Netty mengatakan, ia berharap pemerintah bisa menyelenggarakan layanan prima untuk masyarakat. Karena, di sisi lain, data dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa satu per tiga dari penderita difteri tidak diimunisasi. Sedangkan upaya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya difteri adalah dengan pemberian imunisasi. Karena dengan imunisasi tentu akan memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung dengan jenis vaksin yang diberikan.
"Tentu ini menjadi PR dan tantangan kita untuk terus bekerja di masyarakat khususnya mengedukasi keluarga sehingga masyarakat ataupun balita bisa tercegah dengan mengikuti program lima imunisasi dasar lengkap salah satunya imunisasi DPT," katanya.
Netty pun menyarankan, di era kecepatan teknologi harus dilakukan kerja-kerja kreatif dan responsif melibatkan MUI dan tokoh agama untuk membangun kepercayaan masyarakat. "Karena ketika kita bicara tentang imunisasi ternyata masih ada diskusi-diskusi ditengah masyarakat tentang status kehalalan bahan yang digunakan dalam imunisasi itu, kata Netty.
Menurut Netty, semua yakin pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan masyarakatnya atau membuat masyarakatnya sengsara, salah satunya dengan program imunisasi. Ia pun yakin, keberanian pemerintah bekerjasama dengan pihak Biofarma, MUI, dan juga kelompok masyarakat lain ingin menegaskan bahwa imunisasi pada hari ini tidak diragukan. Apalagi, sudah mendapatkan status kejelasan dari BP POM dan MUI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika