REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golongan Karya Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Razak menilai Airlangga Hartarto layak menjabat ketua umum DPP Golkar menggantikan Setya Novanto. "Airlangga pada saat terjadinya Musyawarah Nasional di Provinsi Bali bersikap netral dan tidak ikut ke kubu manapun sehingga ketika nantinya dipercaya menjabat ketum bisa merangkul semua pihak," ucap Razak di Palangka Raya, Jumat (8/12).
"Saya melihat peluang Airlangga menjadi Ketum Partai Golkar sangat besar dibanding sejumlah nama yang disebut-sebut. Jadi DPP Golkar Kalteng tentunya berharap mendukung yang menang," tambahnya.
Pria yang pernah menjabat ketua DPD Partai Golkar Kalteng selama dua periode tersebut menyebut, pada dasarnya seluruh kader partai, termasuk di Kalteng, tidak pernah mempermasalahkan siapapun menjadi Ketum. Razak mengatakan, sekarang ini terpenting itu, bagaimana Ketum Golkar mampu membawa partai ini semakin bagus dan melanjutkan program yang telah ada.
Apalagi, pada 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden. "Saya yakin kader partai Golkar se-Indonesia sangat tidak menginginkan kondisi seperti sekarang ini jangan terjadi lagi. Figur yang tepat agar hal ini tidak terjadi lagi, saya melihat ada di Airlangga. Itu pandangan saya," bebernya.
Dia mengaku DPP bersama seluruh DPD 1 Partai Golkar se-Indonesia telah menyepakati dan berencana akan melaksanakan Musyawarah Luarbiasa Nasional (Munaslub) pada tanggal 16 dan 17 Desember 2017 untuk mengganti Ketua Umum. Namun, sebelum munaslub tersebut dilaksanakan, sekarang ini DPP dan DPD 1 Golkar sedang melakukan rapat pleno untuk membatalkan keputusan pleno sebelumnya.
Setelah rapat pleno tersebut, akan dilanjutkan rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menetapkan pelaksanaan Munaslub. "Tahapan ini memang harus dilaksanakan karena sesuai prosedur Partai Golkar. Tapi pada dasarnya, tidak ada halangan lagi untuk melaksanakan Munaslub," demikian Razak yang juga Wakil Ketua DPRD Kalteng ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika