REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengatakan pengakuan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan legalisasi atas penjajahan dan teror. PKS dengan tegas menuntut Amerika Serikat (AS) agar segera membatalkan pernyataan sikap tersebut.
"Pernyataan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan rencananya melakukan pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem adalah bentuk legalisasi atas penjajahan, teror dan agresi yang selama ini dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina, " tegas Sohibul dalam keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (9/12).
Sikap AS itu disebutnya akan merusak prospek perdamaian Palestina dan Israel ke depannya. Terlebih ada potensi berlanjutnya konflik kemanusiaan antara kedua negara.
Sohibul mengingatkan Yerusalem merupakan kota suci bagi umat Islam (Al Quds). "Maka pernyataan Trump sebagai bentuk penistaan sekaligus provokasi terhadap umat Islam seluruh dunia," lanjut dia.
Karena itu, PKS menuntut pemerintah AS agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem (Al-Quds). Pengakuan sepihak AS tersebut juga telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB (No. 242 tahun 1967, No. 478 tahun 1980, dan No. 2334 tahun 2016).
"Kami terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota kerjasama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat Internasional untuk segera meresponnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas dan nyata dalam menyelamatkan bangsa Palestina, " tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika