REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Amerika Setikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kecaman di berbagai belahan dunia, termasuk dari Pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu melakukan aksi pemboikotan terhadap Amerika.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan, pemboikotan tersebut tidak perlu dilakukan karena Amerika Serikat juga mempunyai banyak investasi juga di Indonesia.

"Soal boikot tidak harus. Karena dalam produk-produk yang dipasarkan ada tenaga kerja kita, banyak hasil bumi kita. Tapi namanya amarah publik, itu risiko yang ditanggung amerika tentunya," ujar Helmy di Jakarta, Sabtu (10/12).

Namun, menurut Helmy, Pemerintah Indonesia tetap harus melakukan langkah-langkah diplomasi dengan negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) .Dengan demikian, Indonesia dapat berperan lebih jauh untuk menanggapi keputusan sepihak Trump yang telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Tentu bagi kami langkah diplomasi yang harus ditempuh," ucapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia lebih baik membangun komunikasi politik dengan negara yang memiliki kesepahaman. Karena, Helmy melihat Trump sebagai tokoh yang anti terhadap diskusi.

"Kalau melihat Indonesia sebagai negara terbesar ke empat di dunia, kan besar juga. AS juga punya banyak investasi di Indonesia, kan melihatnya sebagai pasar juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika