REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus segera merevitalisasi partai untuk penguatan internal dalam menghadapi momentum politik pada 2018 dan 2019.
"Beliau harus merevitalisasi Partai Golkar untuk memperkuat dan harus ada evaluasi ke depan," kata Mahyudin di Jakarta, Kamis (14/12).
Dia mengatakan kader-kader potensial Partai Golkar bisa difungsikan kembali untuk penguatan di internal dan eksternal partai. Selain itu, menurut dia, kader yang menjadi beban partai perlu di-"rapi"-kan agar tidak menimbulkan "infeksi" kepada kader yang lain.
"Kader yang jadi beban perlu di-'rapi'-kan agar tidak menimbulkan 'infeksi' sehingga harus tegakkan penghargaan dan ganjaran kepada para kader," ujarnya.
Wakil Ketua MPR itu menilai Airlangga juga harus melakukan konsolidasi menyeluruh sampai ke bawah, membuat target politik dan peta politk sekarang, dan berapa suara yang akan dicapai. Langkah itu menurut dia harus bergerak cepat karena Airlangga tidak punya waktu lama karena menjadi pertaruhan bagi Airlangga.
"Ini menjadi pertaruhan bagi Airlangga, karena apabila gagal dalam dua tahun, beliau akan kehilangan kepercayaan yang akan datang. Tapi kalau berhasil dia akan dipercaya para kader," katanya.
Namun Mahyudin percaya Airlangga merupakan sosok yang bersih sehingga ketika menjadi Ketum Golkar, dapat memberikan citra dan opini positif bagi partai. Dia menilai dengan kemampuan Airlangga, dirinya percaya bahwa Golkar akan mampu melakukan akselerasi, tentu dengan satu syarat kuatnya konsolidasi.
Sebelumnya, rapat pleno Partai Golkar, Rabu (13/12) malam, memutuskan menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang kini tengah menjalani proses hukum atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
"Rapat pleno Golkar memutuskan pergantian Ketua Umum Pak Setya Novanto ke Pak Airlangga Hartarto dan ini sudah definitif," ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid saat membacakan hasil kesimpulan rapat pleno di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12) malam.
Menurut Nurdin, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga Golkar, karena Setya Novanto terbelit masalah hukum, maka jabatan ketua umum dinyatakan lowong. Kemudian rapat pleno memutuskan menunjuk Airlangga sebagai ketua umum baru, sehingga jabatan lowong itu kini sudah terisi kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika