REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascapemanggilan Penerbit Yudhistira oleh Komisi Perlindungan ANak Indonesia (KPAI), Wakil Kepala Penerbitan Yudhistira, Jaya Subagja menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan kepada KPAI terkait kekeliruan dalam memberikan informasi yang dimuat dibuku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas enam yang menyebutkan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Sebelumnya, pada Jumat (15/12), pihak Yudhistira juga telah menyampaikan permohonaan maaf-nya kepada masyarakat Muslim khususnya melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Tidak bermaksud apapun ataupun dengan kesengajaan pengakuan Yerusalem terhadap Israel. Ini benar-benari murni kesalahan pengutipan," ujar Jaya di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (18/12).
Sebagai bukti pertanggung jawaban, pihak Yudhistira akan mencetak ulang atau memerbaiki dengan melakukan revisi buku IPS kelas enam dengan yang baru. "Hari ini saya membawa satu contoh eksemplar buku cetakan baru yang akan didistribusikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kesalahan kami," ujarnya.
Yudhistira menurut laporannya telah melakukan pencetakan ulang dengan pengoreksian negara-negara Asia Barat di nomor 7 Tel Aviv merupakan Ibu kota Israel, dan di nomor 12, Yerusalem adalah ibukota Palestina. Sebanyak lima ribu eksemplar telah selesai dicetak pada Jumat lalu. Pendistribusian akan dilakukan mulai hari ini ke berbagai wilayah provinsi di Indonesia seperti Sumatra, Pulau Jawa, Sulawesi dan lain-lain.
"Kami akan sampaikan kepada siswa, yang lama ditarik dan diganti yang baru. Dikarenakan ini akhir tahun, dan banyak sekolah yang sudah libur bahkan bagi raport, dari Tim Marketing yang memiliki data distribusi akan mulai pendistribusian mulai awal semester," ujar Djaya.
Sementara itu Ketua KPAI Susanto mengatakan, kasus ini merupakan titik masuk untuk pembenahan sistem perbukuan nasional. Tampaknya menurut Susanto banyak buku yang tidak melewati proses review oleh Pusat kurikulum dan perbukuan nasional sehingga menjadi pembelajaran dan pembenahan buku-buku lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika