REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung ikut meninjau pelaksanaan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di hari pertama, Jumat (22/12). Lulung meminta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ini tak dipolitisasi.

"Jangan ada satupun orang yang melakukan politisasi terhadap Tanah Abang. Area Tanah Abang semakin hari semakin sentral politisasi," kata Lulung di Tanah Abang.

Menurut Lulung, solusi penataan di kawasan Tanah Abang yang diterapkan Pemprov DKI saat ini sudah tepat. PKL yang sebelumnya berdagang di trotoar kini dipindahkan ke salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya. Sementara ruas satunya untuk shuttle bus Transjakarta.

Lulung menilai, konsep ini benar-benar berarti penataan, bukan penertiban seperti sebelumnya. Penertiban yang dilakukan sebelumnya akhirnya berimbas terhadap 'kucing-kucingan' antara PKL dan aparat. PKL, kata Lulung, merasa penertiban tidak menyelesaikan persoalan. "Ini (PKL) kan tidak menganggu jalan orang lain (di trotoar), pokoknya enak-lah," ujar politikus PPP ini.

Pemprov DKI mulai memberlakukan konsep penataan Tanah Abang. Jalan Jatibaru Raya di satu ruas kini ditempati PKL. Sebanyak 400 tenda disediakan Dinas UMKM Pemprov DKI. Di jalan tersebut ditutup untuk kendaraan dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di kawasan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika