REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Happy Bone Zulkarnain mengakui, pemberian restu DPP kepada Dedi Mulyadi untuk maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 ini memang berkaitan dengan usaha Bupati Purwakarta mendorong terjadinya Munaslub Golkar beberapa waktu lalu.
"Dedi juga inisiator dalam melakukan perubahan, (dengan) Munaslub Golkar sehingga muncul Airlangga Hartarto, ini enggak bisa dipungkiri. Politik itu kan siapa mendapatkan apa. Dalam konteks itu ya kita hormati dia lah," tutur dia di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Selain itu, Golkar di Jabar memang tidak memiliki kader yang setara degan Dedi. "Kita juga harus realistis, kompetitornya di Golkar siapa, kan enggak ada. Artinya dia yang layak untuk kita dukung," ujar dia.
Happy mengatakan, DPP menginginkan Dedi menempati posisi Jabar 1 pada Pilgub Jabar 2018. Hal ini jika Golkar resmi berkoalisi dengan Demokrat yang mengusung Deddy Mizwar, wagub Jabar sekarang. "DPP ingin Dedi Mulyadi itu nomor 1 (cagub Jabar). Pandangan kita, subyektivitas kita, Dedi harus jadi Jabar 1," ungkapnya.
Happy mengakui, Deddy memang lebih diunggulkan dan memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding Dedi bila mengacu pada beberapa hasil survei. Elektabilitas Deddy berada di peringkat kedua di bawah Ridwan Kamil, dan Dedi ada di bawah Deddy.
"Tentu hasil survei itu jadi pertimbangan, tapi pertimbangan beratnya karena kita punya 17 kursi. Tawar-menawar ini kan ukurannya kursi. Dari situ saja kita paling besar. 17 lawan 12. Kemudian Demiz ini juga bukan kader Demokrat, tapi diambil Demokrat. Dedi, ini kader Golkar dan punya 17 kursi," ungkapnya.
Happy menilai, ketokohan Dedi ini tidak perlu diragukan lagi sebab ia dalam sebulan sanggup mendatangi 350 titik yang menjadi kantong-kantong suara di Jabar. Artinya, dalam sehari Dedi bisa ke 10 titik sehingga elektabilitas Golkar menjadi nomor 1 di Jabar. "Dedi juga menjadi kepala daerah dua kali, selama itu pula dinilai punya prestasi yang bagus," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika