REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengingatkan pegawainya di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi setempat untuk netral saat menjelang maupun pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018. "Tak ada alasan dan semuanya tidak boleh ada gerakan dukung-mendukung pasangan calon tertentu," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu.
Netralitas pegawai tak hanya untuk Pilkada tingkat provinsi. Namun, katanya, netralitas juga di seluruh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak.
Dari 38 kabupaten/kota Jatim, pada 2018 akan digelar 18 Pilkada memilih bupati/wali kota ditambah satu Pilkada memilih Gubernur Jatim periode 2019-2024. Adapun 18 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Jatim yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungagung.
Kemudian, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan ditambah lima kota yakni Kota Probolinggo, Malang, Kediri, Madiun serta Mojokerto.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, berharap para pegawai yang tergabung dalam aparatur sipil negara memfokuskan birokrasi sebagai pelayan masyarakat serta tak terlibat proses politik. "Oleh sebab itu, aktivitas tidak netral sangat tak diperbolehkan di lingkungan ASN," ucap mantan Sekdaprov Jatim tersebut.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menegaskan, tugas ASN adalah menjaga netralitas dalam Pilkada. Sebab jika tidak netral, maka akan menuai sendiri hasilnya.
Selain itu, ASN harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan. Mereka mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang profesional.
"Ini pekerjaan ASN semua. Terima kasih kepada ASN Pemprov Jatim yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan fokus pada pembangunan sangat tepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika