REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla tidak mempersoalkan sejumlah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terjun ke dalam politik. Apalagi sejumlah jenderal TNI dan Polri berminat untuk ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. "Sekarang ini pemilihannya terbuka, kepala daerah sekarang tidak ada sekolahnya yang penting punya leadership," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (9/1).

Menurut Jusuf Kalla, di era pemilihan yang semakin terbuka, maka setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Jusuf Kalla mengimbau kepada anggota Polri dan TNI yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2018, harus mengundurkan diri dari institusinya. "Tentara, polisi juga warga negara, semua berhak, tapi di internal mereka harus keluar begitu dia mencalonkan," kata Jusuf Kalla.

Diketahui, ada empat jenderal yang akan meramaikan pilkada serentak 2018. Empat jenderal tersebut terdiri dari satu jenderal TNI dan tiga jenderal Polri. Keempat jenderal yang masih aktif ini harus mundur dari institusinya agar dapat ikut kontestasi pilkada 2018.

Empat jenderal yang akan meramaikan pilkada serentak 2018 yakni Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Kemudian, ada pula Irjen Pol Safaruddin yang menjadi calon gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat Irjen Pol Anton Charliyan dan Irjen Pol Murad Ismail yang masing-masing mencalonkan diri dalam bursa pemilihan gubernur Jawa Barat serta Maluku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika