REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Roy Suryo menilai, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas ambang pencalonan presiden (presidential treshold) tetap 20 persen, maka hasil Pilkada 2018 kemungkinan akan mirip dengan Pemilu 2019. Dengan tidak berubahnya Pasal 222 UU Pemilu tersebut, hasil pilkada bisa saja linier dengan pemilu 2019.

"Paling tidak, di 2018 mayoritas pemilih nasional ada di pilkada. Pilkada rasa Pilpres di DKI juga sudah berlangsung, di Banten juga," kata Roy di Jakarta, Kamis (11/1).

Tetapi menurut Roy, paling tidak, hasil suara di Pilkada Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) bisa memberi gambaran suara nasional. Meski tidak akan terlalu persis, kata dia, tetapi paling tidak suara di Jawa memiliki pengaruh sangat besar.

Lebih lanjut dia menyebutkan koalisi di pilkada memang tidak menjamin sama dengan polarisasi nasional. Sebab koalisi di daerah begitu cair. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan untuk memutuskan koalisi di daerah. Yang utama adalah mengusung calon idealis, kemudian pertimbangan lainnya, realistis, minimalis dan yang paling dihindari atas dasar pragmatisme maupun oportunis.

"Di Jatim, misalnya. Sebenarnya akan ada poros baru, tapi kursi Gerindra-PKS nggak cujuk karena PAN sudah ke Khofifah, jadi realistis. Tapi Jawa disebut sebagai kunci (Pilpres) enggak apa-apa, ini demokrasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika