REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Demokrat, Agus Hermanto menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah meminta mahar politik dalam mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah. Menurut Agus, bagi Partai Demokrat adalah elektabilitas dan popularitas.

"Utamanya elektabiltas, sehingga seluruh calon gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya pada saat menghadap ke DPP Demokrat untuk pencalonan gubernur, bupati, wali kota semuanya sudah menyerahkan hasil survei," kata Agus di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/1).

Agus menambahkan, semua biaya untuk keperluan kampanye calon kepala daerah menjadi tanggungan pribadi. Sejauh calon kepala daerah tersebut mampu mempromosikan dirinya agar popularitasnya tinggi, maka itu menjadi urusan pribadi kandidat.

"Tidak ada hubungannya dengan parpol. Jadi tidak bisa dihubungkan harus ada sekian untuk parpol. Tidak ada sama sekali," ujarnya.

Isu mengenai dugaan adanya mahar politik dalam pencalonan seseorang dalam pilkada oleh partai politik mendadak ramai diperbincangkan. Hal itu bermula dari pernyataan Kepala Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti yang mengungkapkan adanya permintaan sejumlah uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra kepada dirinya jika ingin diusung sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur.

Ketika dimintai tanggapan soal kabar tersebut, Agus pun enggan mengomentari masalah partai lain. Pria yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPR tersebut mengaku tidak ingin memunculkan suudzon.

"Saya sebagai fraksi Demokrat ya bicarakan Demokrat atau bicarakan soal DPR RI," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika