REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK --  Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menolak beras impor dari Vietnam dan Thailand yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Mereka khawatir harga gabah di pasaran anjlok akibat impor beras itu.

"Kita prediksikan Februari mendatang akan tiba panen raya di berbagai daerah di Tanah Air," kata Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Ruhyana saat dihubungi di Lebak, Senin (15/1).

Selama ini, persediaan beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di Tanah Air selama dua bulan ke depan mencukupinya. Saat ini, di beberapa daerah memasuki musim panen, termasuk di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kementerian Perdagangan tidak mendatangkan beras impor. Apabila, beras impor sebanyak 500 ribu ton masuk ke Indonesia tentu akan berdampak terhadap pendapatan petani.

Sebab, pada Februari 2018 akan terjadi panen raya secara serentak di Tanah Air. "Kami yakin jika beras impor membanjiri pasar dipastikan petani merugi karena harga gabah merosot," katanya menjelaskan.

Menurut Ruhyana, selama ini harga beras berbagai jenis di pasaran mengalami kenaikan sekitar Rp 500 sampai Rp1.500 per kilogram. Namun, kenaikkan itu masih dinilai wajar dan tidak perlu impor.

Petani di wilayahnya juga Februari 2018 memasuki panen serentak seluas 250 hektare.

"Mereka petani bingung jika harga anjlok dan tidak sebanding dengan biaya produksi, terlebih harga pupuk, benih dan pestisida cenderung naik," ujarnya, menambahkan.

Begitu juga Ketua Kelompok Tani Tebu Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, H Didin mengatakan, petani di sini menolak beras impor sehubungan di wilayahnya tengah memasuki musim panenan padi. Penolakan beras impor itu tentu akan berdampak terhadap pendapatan petani karena jika beras impor melimpah dipasaran dipastikan harga gabah anjlok dan tidak menguntungkan.

Alasannya, Februari mendatang akan memasuki musim panen raya dari tanam pada Oktober 2017. "Kami berharap pemerintah tidak mendatangkan beras impor karena bisa merugikan petani," katanya menjelaskan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan di sejumlah kecamatan di daerah ini mulai panen padi dari tanam Oktober 2017 seluas 20 ribu hektare. Selanjutnya, Februari mendatang panen raya seluas 55 ribu hektare.

"Kami menjamin persediaan beras lokal mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak perlu beras impor," katanya menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika