REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Unomengaku sedang memikirkan cicilan rumah susun dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah bagi masyarakat pendapatan rendah. Namun, Sandi enggan mengungkapkannya dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil final.
"Kita jangan berspekulasi, kita tunggu bulan April bagaimana skema yang sudah mendapat persetujuan BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," katanya di Jakarta Selatan, Ahad (21/1).
Sandi sempat menyebut, dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR bersubsidi program pemerintah pusat, DP sebesar satu persen dan cicilan per bulan berkisar Rp 1,5 hingga Rp 1,7 juta dengan tenor atau masa cicilan hingga 20 tahun. Namun, Sandi mengatakan semua masih digodok.
KPR FLPP memang ditujukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berpenghasilan tetap maupun tak tetap. Saat ground breaking pada Kamis (18/1) lalu, Gubernur Anies menyebut hunian vertikal ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni di bawah Rp 7 juta.
Hunian vertikal Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur ini akan dijual dengan DP nol rupiah dengan skema pembiayaan FLPP melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk Pemprov DKI. Diperkirakan, BLUD akan selesai memfinalkan skema pembayaran.
Program DP nol rupiah menerima kritik dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Ia menilai program Sejuta Rumah Presiden Jokowi lebih unggul, sebab harganya lebih terjangkau. Ia menilai harga rumah DP nol rupiah yang telah diluncurkan di Pondok Kelapa masih terlalu tinggi dan tak bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Prasetyo mengatakan, program Sejuta Rumah memanfaatkan FLPP. Ini merupakan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi dengan bunga sampai 5,5 persen per tahun dan jangka waktu sampai 20 tahun.
Menurut Pras, harga jual rumah tersebut berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Cicilan yang diharus dilunasi oleh MBR hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta perbulan. Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan perbankan, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta-an per bulan masih bisa mencicil.
Sementara, rusunami yang diluncurkan Anies memiliki cicilan minimum Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta per bulan. Artinya, program itu hanya bisa diikuti oleh masyarakat dengan pendapatan minimal Rp 4,5 juta.
"Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP nol rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika