REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pada prinsipnya,diskriminasi terjadi di Ottoman karena basis agama. Muslim dapat mencapai posisi politik atau mengejar karier dalam layanan administrasi. Namun, di sini keturunan Muslim tidak penting.

Sebagian besar pemegang posisi politik merupakan generasi pertama atau kedua yang berpindah dari Kristen. Kantor pengadilan adalah tempat yang memelihara keluarga Muslim lama. Bagian tubuh penting pemerintahan ini tetap terbuka bagi non-Muslim.

Banyak orang merasa berisiko jika kegiatan pajak yang berpotensi mendatangkan keuntungan dipegang keluarga Kristen atau Yahudi. Namun, bukan berarti Kerajaan Ottoman eksklusif Muslim atau eksklusif milik bangsa Turki. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan dinasti, hanya loyalitas kepada sultanlah yang dibutuhkan dari seluruh penduduknya yang sangat beragam.

Loyalitas diharapkan bagi mereka yang tidak memegang kantor, yaitu tidak akan memberontak dan membayar pajak dengan tunai, kebaikan, atau layanan. Bahkan, hal ini sering dapat dinegosiasikan. Akhirnya, sultan sebagai per oranganlah yang menyatukan kerajaan.

Permukiman koloni Turki di Balkan telah menemani penaklukan Ottoman pada abad ke-14 dan 15. Tahun-tahun setelah penaklukan Siprus pada 1573 M menjadi saksi perpindahan paksa orang-orang Turki ke pulau-pulau Anatolia. Orang-orang yang dideportasi kadang kala merupakan para pembuat onar di daerah asalnya.

Mereka kemudian akan membentuk sebuah nukleus dari warga negara yang loyal terhadap Ottoman. Sultan juga menata ulang permukiman kelompok-kelompok non-Turki, seperti komunitas Yahudi, yang dipindah ke Siprus setelah 1573 M untuk mendorong kehidupan perdagangan di pulau itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika