REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Program Padat Karya Tunai (PKT) menjadi fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 2018. Sebagai salah satu ujung tombak pelaksana program ini di lapangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) berupaya mengawal dan menyosialisasikan PKT di seluruh desa di Nusantara. 

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo meminta secara khusus 39 ribu pendamping desa untuk aktif mengawal dan menyosialisasikan program padat karya tunai. “Saya ingatkan lagi kepada para pendamping desa untuk aktif berkomunikasi dengan para kepala desa untuk menyukseskan program padat karya tunai,” ujar Eko saat menghadiri rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Rabu (14/2) malam WIB.

Dalam siaran pers, Jumat (16/2), Eko menjelaskan beberapa program prioritas di Kemendesa PDTT seperti pembangunan embung, pembuatan sarana olahraga, dan berbagai proyek infrastruktur dasar di desa bisa dilakukan dengan skema PKT. Menurutnya, saat ini banyak kepala desa yang masih belum mengetahui bagaimana program padat karya tunai diimplementasikan di lapangan. 

“Tugas pendamping desa adalah mendampingi kepala desa yang belum tahu, juga untuk menyosialisasikan dan memastikan program-program utama agar jalan. Saat ini masih banyak yang belum bikin embung, bumdes,” ujarnya

Eko menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pendamping desa. Menurutnya negara mengalokasikan dana besar untuk membiayai pendamping desa sehingga perannya harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi percepatan pembangunan di perdesaan.

“Akan kami review, apakah efektif atau belum Rp 1,9 triliun dana untuk pendamping desa. Ada sekitar 39 ribu total pendamping desa di Indonesia. Banyak kasus baru program baru, jadi bantu sosialisasi," kata Eko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika