REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali mendorong potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyikapi berkurangnya potensi pendapatan yang ada karena beralihnya kebiasaan masyarakat dari material ke virtual. Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika meminta masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari solusi tersebut agar pendapatan tetap bisa ditingkatkan.
"Ini penting sebab ke depannya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor misalnya akan semakin menurun akibat penggunaan jasa daring (online) yang semakin gencar," kata Pastika di Royal Tulip Saranam Resort, Baturiti, Tabanan, Senin (26/2).
Pastika menekankan pengembangan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah selalu berdasar pada kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghitungan dan penentuan target PAD 2019 hendaknya dilaksanakan secara cermat, teliti, akurat, dan realistis.
"Faktor-faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat juga diperhitungkan," kata Pastika.
Mantan Kapolda Bali ini mencontohkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan penyediaan kuliner harus tetap digenjot. Tujuannya masyarakat luas semakin terlayani maksimal. Kestabilan pencapaian realisasi PAD dalam menopang pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian skala regional, nasional, dan global.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santa mengatakan target PAD Bali 2019 mencapai Rp 3,38 triliun. Jumlah ini kurang lebih sama dengan capaian PAD 2018 yang berkisar Rp 3,39 triliun.
"PAD ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bali secara luas," katanya.
Pengalokasian PAD Bali nantinya mengutamakan perbaikan taraf hidup masyarakat miskin melalui program-program yang menyentuh mereka secara langsung. Forum Perencanaan Pendapatan Daerah yang digelar hari ini untuk melakukan koordinasi perencanaan PAD terpadu dan bersinergi oleh seluruh OPD penghasil pendapatan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika