Selasa 27 Feb 2018 15:55 WIB

PDIP Akui Pertemuan dengan Demokrat Terkait Cawapres Jokowi

Rakernas PDIP telah menetapkan Jokowi sebagai capres 2019.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berfoto sembari mengangkat tiga jari usai menetapkan kembali Joko Widodo sebagai Capres 2019.
Foto: dok. PDI Perjuangan
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berfoto sembari mengangkat tiga jari usai menetapkan kembali Joko Widodo sebagai Capres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan rencana pertemuan antara PDIP dan Partai Demokrat tak lain dalam rangka mencari sosok figur calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Hal ini setelah PDIP resmi memutuskan kembali mengusung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Saat ini PDIP kata Andreas, memang terus melakukan komunikasi dengan partai lain guna mencari sosok cawapres bagi Jokowi, termasuk ke Partai Demokrat.

"Kan capresnya sudah ada. Tentu kita bicara adalah soal cawapres. Partai Demokrat kan salah satu partai yang artinya kita lihat sebagai partai yang cukup besar di Republik ini, yang dalam artian kalau mereka udah punya calon juga ya nanti akan muncul dalam dialog atau diskusi-diskusi," ujar Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (27/2).

Namun Andreas mengatakan, PDIP baru sebatas menggodok kriteria dari figur-figur cawapres, belum pada nama-nama.  "Saya kira bicara dalam aspek preferensi itu dulu. Karena politik kan sangat dinamis dan bisa berubah cepat gitu sehingga kalau pagi-pagi kita sudah bicara soal nama itu terlalu prematur," ujar Andreas.

Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, ada tiga kriteria penting yang harus dimiliki oleh sosok cawapres untuk Jokowi. Pertama, sosok cawapres harus juga mendongkrak elektoral untuk Jokowi.

Jika elektabilitas Jokowi dinilai belum terlalu meyakinkan, maka dibutuhkan cawapres yang mempunyai kemampuan untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi. "Karena apa pun alasannya di dalam pencapresan ini target pertama yang harus dilewati adalah memenangkan Pilpres 2019," ujarnya.

Andreas melanjutkan, berbeda halnya jika elektabilitas Jokowi di atas 60 persen maka kriteria selanjutnya adalah kompetensi yang memadai untuk menjadi pendamping Jokowi.

"Mungkin dia bisa  mendongkrak lebih preferensi untuk orang yang ke depan bisa kerjsama dengan Pak jokowi secara lebih profesional dalam menjalankan tugas sehingga ke depan bisa berjalan dengan bagus dan progam-program pemerintaham juga bisa tercapai," kata dia.

Sementara, kriteria ketiga yang tak kalah penting yakni, cawapres hendaknya dapat meregenerasi kepemimpinan ke depan. "Kalau kita lihat 2024 itu generasi baru di perpolitikan di Indonesia. Sehingga perlu tampil orang-orang yang mempunyai proyeksi untuk jadi pemimpin masa depan Indonesia sehingga cawapres itu juga menjadi faktor yang menentukan di dalam pencapresan," kata Andreas.

Saat ditanyai apakah sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam kriteria tersebut, Andreas menjawab diplomatis "Saya kira Pak AHY sudah pernah mencoba Pilgub DKI dan proses ini juga masyarakat sudah melihat siapa AHY tapi kita lihatlah ke depannya apakah cukup dalam kapasitas menghadapi pencapresan yang jauh lebih besar kita lihat nanti. semuanya belum ada yang pasti. Kita lihat bagaiamana perkembangan proses ini ke depan."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement