REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB menyebutkan upaya global untuk mengukur dampak bencana mulai dari kekeringan hingga angin topan tengah dilakukan. Hal ini mengetahui bagaimana sebuah negara dapat menangani masalah tersebut lebih baik.

Kantor Pengurangan Risiko Bencana PBB (UNISDR) mengatakan bahwa kompilasi gambaran lengkap tentang bagaimana negara-negara yang terkena dampak akan melindungi titik yang paling rentan, dan menunjukkan strategi pengurangan risiko mana yang paling berhasil.

"Tidak mungkin mencegah bencana dan mengelola risiko jika sebuah negara tidak mengukur kerugian akibat bencana," kata perwakilan khusus pengurangan risiko bencana PBB Mami Mizutori. "Kerugian seperti itu merupakan kemunduran besar bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan," katanya dalam sebuah pernyataan.

UNISDR mengatakan bahwa 144 negara telah mengindikasikan mereka akan mengirimkan data 2017 pada akhir Maret ke pranata pengumpulan data daring Pencatat Kerangka Kerja Sendai. Data itu akan menunjukkan dampak bencana, termasuk jumlah orang yang terdampak, jumlah kematian, kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi.

Data tersebut juga akan menunjukkan bagaimana negara melanjutkan rencana pengurangan risiko bencana lokal dan nasional. Kerangka kerja Sendai yang disepakati tiga tahun lalu, menetapkan target ambisius bagi pemerintah untuk mengurangi kematian dan kerugian ekonomi akibat bencana pada 2030.

Mizutori dari PBB mengatakan 26 juta orang per tahun berisiko terdesak oleh kejadian cuaca ekstrem dan perubahan iklim. "Bencana yang tidak terduga, kecil, berulang-ulang seperti banjir dan kekeringan dapat membawa dampak besar pada masyarakat yang kekurangan layanan kesehatan penting dan kapasitas penanganan lainnya," kata Mizutori.

Ikuti Whatsapp Channel Republika