REPUBLIKA.CO.ID,  KAIRO -- Lembaga Jaringan Masyarakat Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SNHR) mencatat ada sebanyak 579 kasus penahanan yang dilakukan pasukan militer Suriah secara sewenang-wenang selama Februari 2018. Dari jumlah ini, banyak kasus yang membuat warga tidak bisa menemukan jenazah anggota keluarganya.

"Dalam kebanyakan kasus, keluarga korban tidak dapat jenazahnya," kata SNHR dseperti dilansir Anadolu Agency, Ahad (4/3).

SNHR juga menyatakan bahwa pasukan militer rezim pemerintahan Suriah saat ini punya tanggung jawab terhadap 87 persen penahanan secara sewenang-wenang yang tercatat pada Februari lalu.

Menurut SNHR, walaupun ada upaya untuk menghentikan perjanjian pertempuran di Suriah, tapi tidak ada langkah positif yang diambil terkait penghentian penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa di Suriah.

Karena itu pula, SNHR menyerukan agar Pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad segera melakukan tindakan untuk menghentikan praktik tersebut dan membiarkan keluarga dari orang-orang yang ditahan dan secara paksa menghilang itu mengetahui nasib atau keberadaannya.

Suriah sedang berada dalam pusaran konflik meruncing sejak awal 2011 terutama ketika rezim Bashar al-Assad membungkam demonstran dengan keganasan yang tak diduga-duga. Menurut pejabat PBB, ratusan ribu orang terbunuh dalam konflik tersebut sampai saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika