REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memiih berada di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. PKS menegaskan masih satu poros dengan Partai Gerindra.
"Kami jelas akan satu poros minimal dengan Gerindra, yang lain apakah dengan poros berikutnya, kita tunggu saja," katan Wakil Ketua Dewan Syuro, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).
Hidayat mengatakan, keputusan untuk tetap berkoalisi dengan Gerindra karena PKS sudah terbiasa dengan kerja sama ini. Selain itu, Hidayat mengakui, PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain.
"Sampai hari ini masih tetap ada komunikasi, dan saya yakin sebelum masa pendaftaraan berakhir kita bisa putuskan," ujar wakil ketua MPR tersebut.
Hidayat menegaskan masih lama bagi PKS untuk mendeklarasikan siapa calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dari PKS. Sebelumnya dari internal PKS sudah ada sembilan nama kandidat yang berpotensi maju sebagai capres cawapres dari PKS.
Sembilan nama tersebut antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al'Jufrie, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Selain itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Mardani ALi Sera dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf.
"Tentu kami harus berkomunikasi dari sembilan nama itu mana yang menurut mitra koalisi kami tepat untuk dijadikan capres atau pun cawapres," ucapnya.
Para elite partai politik (parpol) sedang sibuk membangun koalisi jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Beberapa partai secara terbuka telah menentukan arah koalisi, sebut saja Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, dan PDI Perjuangan yang telah membentuk koalisi.