REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menyatakan pengungkapan kasus korupsi pejabat daerah justru meningkat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Ia pun mengapresiasi kinerja KPK.

"Yang terjadi di sebagian wilayah, kasus operasi tangkap tangan cenderung meningkat menjelang pilkada, baik kepala daerah, maupun DPRD, juga SKPD," kata Sumarsono dalam Rakernas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (6/3).

Di satu sisi, pemerintah mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil mengungkap banyak kasus. Namun, di sisi lain prihatin dengan banyaknya pejabat daerah yang terlibat.

"Pemerintah merasa prihatin kejadian yang terus-menerus terjadi berbagai kasus OTT," kata dia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Sebagai Dirjen Otda yang menilai kinerja kepala daerah dan DPRD, ia berharap tidak ada lagi pejabat daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Ia juga berharap Adeksi dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi asosiasi itu beranggotakan sekitar 1.500 tokoh masyarakat.

"Saya yakin dengan proses yang dilakukan dari hari ke hari, kondisinya akan semakin baik," kata dia.

Sementara itu, Rakernas Adeksi 2018 mengambil tema "DPRD di Tahun Politik 2018, Politik Edukasi Bukan Provokasi" sebagai pengingat kepada masyarakat dan internal, mengenai fungsi legislatif. "Sambut tahun politik dengan suka cita, menjadikan tahun politik untuk edukasi, bukan provokasi," kata Adeksi Armuji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika