REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengemukakan, persoalan perempuan di era digital ini semakin kompleks. Karena itu, Okky mendorong negara harus hadir di tengah kompleksitas persoalan perempuan.
"Imbas perkembangan teknologi tersebut banyak persoalan yang muncul, mulai persoalan human traficking, eksploitasi perempuan, prostitusi berbasis digital dan ragam kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai obyek," katanya dalam keterangannya terkait Hari Perempuan Internasional di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Jumat ((/3).
Dia mengemukakan, posisi perempuan menjadi korban. Praktik human traficking berbasis online dan prostitusi online nyaris belum tersentuh ke permukaan.
Karena itu, pemerintah harus memberi perhatian di ranah ini. "Pemerintah harus memiliki kebijakan proteksi perempuan dari objek kejahatan di ranah digital," katanya.
Ia menambahkan persoalan lainnya yang juga mengemuka, modernisasi di berbagai bidang di satu sisi, menyisakan perempuan yang masih dalam posisi terbelakang. Persoalan klasik sekaligus krusial seperti kesehatan ibu hamil dan menyusui yang terkait dengan stunting dan gizi buruk bagi generasi mendatang. Itu menjadi satu dari ironi modernitas saat ini.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan intervensi dengan melakukan pemetaan mana saja daerah zona merah terkait persoalan ibu dan anak. Kasus di Asmat Papua, harus menjadi peristiwa terakhir di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Perempuan juga menjadi korban ekonomi yang timpang. Persoalan ekonomi keluarga mengakibatkan kesehatan perempuan dan anak-anaknya terabaikan.
Berbagai kasus yang muncul di daerah terkait erat dengan persoalan kesehatan perempuan dan anak, banyak berasal dari kalangan ekonomi yang lemah. "Pemerintah harus memberdayakan perekonomian keluarga Indonesia melalui jalur perempuan dan ibu yang berbasis komunitas," kata Okky.
Dia menuturkan sudah saatnya pemerintah pemerintah membuat program penguatan bagi perempuan generasi milineal. Ancaman seks bebas, narkoba, lesbian, human traficking serta ketercerabutan budaya Indonesia menjadi ancaman serius bagi masa depan perempuan Indonesia.
Jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus bagi generasi perempuan milenial, dia khawatir daya saing perempuan Indonesia akan terancam oleh negara-negara lainnya. Dia menuturkan jika perempuan lemah maka negara akan lemah, perempuan kuat maka negara juga akan kuat.
"Jangan sampai Republik ini mengalami "loss generation" karena lalai terhadap pemberdayaan perempuannya," katanya.
Seluruh pihak terkait atau stakehokder harus memiliki kesadaran atas perempuan di ranah publik. Sektor politik, ekonomi, sosial, budaya harus memiliki kebijakan afirmasi terhadap perempuan. Selama ini, sektor politik selalu menjadi sorotan terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan di ranah politik.
"Sudah saatnya di berbagai sektor lainnya dapat mengadopsi spirit afirmasi terhadap keberadaan perempuan," katanya.
Dia menegaskan, perempuan bukan komplementer di berbagai sektor tersebut, namun perempuan menjadi aktor yang sejajar dengan kaum pria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika