REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan bagaimana racun agen saraf yang dikembangkan oleh Uni Soviet bisa digunakan untuk menyerang seorang mantan agen Rusia, Sergei Skripal, di Inggris. May memberikan tenggat waktu kepada Putin hingga Selasa (13/2) tengah malam.
Skripal (66 tahun) dan putrinya, Yulia (33 tahun), saat ini masih berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Pada Ahad (4/3) lalu mereka ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah bangku di luar pusat perbelanjaan di Kota Salisbury, Inggris selatan.
May mengatakan sangat mungkin Moskow berada di balik serangan terhadap Skripal, setelah Inggris mengidentifikasi substansi yang digunakan. Skripal diketahui diserang dengan racun agen saraf Novichok yang pernah dikembangkan oleh militer Soviet selama 1970-an dan 1980-an.
"Sekarang jelas Skripal dan putrinya diracuni dengan agen saraf kelas militer dari jenis yang dikembangkan oleh Rusia. Entah ini adalah tindakan langsung yang dilakukan oleh negara Rusia terhadap negara kita, atau pemerintah Rusia kehilangan kendali atas agen saraf tersebut dan membiarkannya digunakan oleh orang lain," ujar May.
May telah memberikan ancaman kepada Putin jika melewati tenggat waktu yang ditetapkannya untuk memberikan penjelasan. Ia mengatakan, Inggris akan memberikan tindakan terhadap ekonomi Rusia senilai 1,5 triliun dolar AS.
Duta Besar Rusia untuk Inggris Alexander Yakovenko telah dipanggil ke Kantor Luar Negeri Inggris dan juga diberikan waktu sampai Selasa (13/3) untuk memberikan penjelasan. Rusia sebelumnya telah menolak peran apapun dalam serangan terhadap Skripal dan putrinya.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan AS memberikan kepercayaan penuh terhadap penyelidikan yang dilakukan Inggris. Namun, Presiden AS Donald Trump belum secara terbuka berkomentar mengenai serangan tersebut.
Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan AS akan selalu mendukung Inggris. Akan tetapi, dia tidak secara terbuka menyalahkan Rusia atas serangan itu.
Uni Eropa juga mengatakan akan tetap mendukung Inggris, meski negara tersebut akan segera meninggalkan Uni Eropa dalam waktu lebih dari setahun. Dalam percakapan telepon dengan May, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ia telah mengutuk serangan itu dan menawarkan solidaritasnya terhadap Inggris.
Sekretaris Jendral NATO Jens Stoltenberg mengatakan penggunaan racun agen saraf sama sekali tidak dapat diterima. Sementara Rusia mengatakan tuduhan May itu bermotif politik.
"Ini adalah pertunjukan sirkus di parlemen Inggris. Kesimpulannya jelas: Ini adalah kampanye informasi politik berdasarkan provokasi," kata kantor berita TASS, mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.
May mengatakan Rusia telah menunjukkan pola agresi termasuk aneksasi Krimea dan pembunuhan mantan agen KGB Alexander Litvinenko. Litvinenko tewas pada 2006 setelah meminum teh hijau yang dicampur dengan polonium radioaktif-210.
Hasil penyelidikan Inggris menemukan, pembunuhan Litvinenko mungkin telah disetujui oleh Putin dan dilakukan oleh dua orang Rusia, yaitu Dmitry Kovtun dan Andrei Lugovoy. Keduanya adalah mantan pengawal Putin yang kemudian menjadi anggota parlemen Rusia.
Skripal diketahui telah mengkhianati puluhan agen Rusia untuk intelijen Inggris sebelum ditangkap di Moskow pada 2004. Dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada 2006, dan pada 2010 diberi perlindungan di Inggris setelah dipertukarkan dengan mata-mata Rusia.
Profesor farmakologi di Universitas Reading, Gary Stephens, mengatakan racun agen saraf Novichok diyakini lima sampai 10 kali lebih mematikan daripada agen saraf VX dan Sarin yang lebih umum dikenal. Racun ini menyebabkan pelambatan detak jantung dan pembatasan saluran udara, yang menyebabkan kematian akibat sesak napas.
Televisi pemerintah Rusia mengatakan Skripal telah direkrut oleh Inggris saat bekerja sebagai atase militer Rusia di Spanyol. Dia diduga telah menyerahkan 20 ribu halaman dokumen rahasia ke MI6, layanan mata-mata asing Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika