REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wacana pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati masih terus bergulir. Hingga saat ini, Marina belum memastikan siapa yang akan menggantikan dirinya pascapengunduran diri tersebut.
Saat dihubungi Republika, ia pun enggan berkomentar. "Aduh saya lagi ama keluarga. Lagi ama anak-anak saya," kata Marina kepada Republika, Ahad (18/3).
"Nanti aja ya, besok ya. Soalnya sama anak-anak ya. Boleh ya," kata Marina melanjutkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, awal Maret lalu, Dirut PD Dharma Jaya yang mengelola pasokan bahan pangan untuk penerima kartu Jakarta Pintar (KJP) menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Ia menyatakan ingin mengundurkan diri dari jabatannya.
Marina mengeluhkan dana public service obligation (PSO) yang tak juga turun sejak pengajuan proposal pada November 2017 hingga Maret 2018. Akibatnya, PD Dharma Jaya harus menalangi pembayaran uang muka ke sejumlah suplier dari dana kas perusahaan selama periode November hingga Desember 2017. Hal itu sudah tidak bisa dilakukan memasuki medio Januari hingga Februari.
Hal ini diperparah dengan buruknya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). PD Dharma Jaya juga diketahui memiliki masalah internal dengan Badan Pengawas.
Menurut pengakuan Kepala BPKD Michael Rolandi, masalah ini terjadi karena adanya kesalahan dalam dokumen proposal yang diajukan PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya masih berpedoman pada regulasi lama. Padahal, regulasi baru telah diterbitkan pada awal Februari.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak mau ambil pusing dengan rencana tersebut. Ia mempersilakan Marina mengundurkan diri.
"Mundur aja. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Tidak ada orang yang irreplaceable. Everyone is replaceable. Oke?" kata Anies di Intiland Tower, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (16/3).
Anies menolak berkomentar ketika ditanya mengenai masalah administrasi dan koordinasi yang kurang baik antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti yang dikeluhkan Marina. Ia juga mengaku tak khawatir apabila pengunduran diri Marina yang diajukan mendekati bulan suci Ramadhan dan perayaan Idul Fitri akan menimbulkan gejolak harga pangan di DKI.
Respons berbeda ditunjukkan Sandiaga. Ia meminta Marina mengurungkan rencananya. Pasalnya, pengunduran diri itu diajukan mendekati hari raya Idul Fitri, yang biasanya akan diikuti kenaikan harga bahan pangan. Ia meminta waktu sebulan untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait guna menyelesaikan masalah tersebut.
Namun, apabila Marina tetap pada pendiriannya untuk mundur, Sandiaga mengatakan ia seharusnya sudah menyiapkan pengganti. Hal ini wajar dilakukan oleh para eksekutif perusahaan. "Kita di setiap perusahaan di DKI ada succession plan. Setiap CEO yang ditunjuk harus sudah siapkan pengganti. Bu Marina pasti dia sendiri yang menyiapkan penggantinya," kata Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, hal itu juga dilakukan saat dirinya menjabat sebagai direktur utama. "Kalau CEO yang baik itu, waktu usaha saya, saya siapkan pengganti saya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika