REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar melantik pengurus pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Ahad (18/3) sore. Sebanyak 336 pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
"Visi kami mendukung pemenangan Partai Golkar dengan memaksimalkan potensi kader dan ormas perempuan di politik," ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan/KPPG dan Ormas Perempuan Partai Golkar Hetifah Sjaifudian dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (18/3).
Hetifah menjelaskan, bahwa gerakan politik perempuan Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting, seperti makin banyaknya perempuan yang terpilih menduduki kursi di parlemen maupun jabatan publik lainnya. "Namun, perjuangan ini belum selesai, perempuan Indonesia masih belum berhasil memegang porsi cukup besar dalam keterwakilan di parlemen," ujar Hetifah.
Kenyataan ini membawa implikasi kurangnya sentuhan perempuan dalam perumusan kebijakan negara, khususnya Undang-undang yang peka terhadap kebutuhan perempuan. "Tim KPPG telah menginventarisasi beberapa klausula dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) yang ternyata kurang memperhatikan kepentingan perempuan," tegas Hetifah.
KPPG berharap ke depannya akan melaksanakan empat program unggulan secara maksimal untuk berkontribusi pada pemenangan Partai Golkar. Program tersebut meliputi penguatan pribadi guna menciptakan kader perempuan yang kompeten, berintegritas dan mampu memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Kedua, penguatan peranan perempuan dalam partai, dimulai dari peningkatan representasi dalam struktur partai serta mendorong pembentukan kultur dan kebijakan internal partai yang membuka kesempatan terhadap kepemimpinan perempuan.
Sementara itu, Christina Aryani, Wakil Ketua Umum KPPG mengungkapkan, untuk mengimplementasikan visinya, KPPG telah membentuk dua lembaga, yaitu Lembaga Pendampingan Pemenangan Pemilu bagi kader perempuan dan Lembaga Pelayanan Advokasi Hak-Hak Perempuan.
"Tidak terbantahkan krusialnya peranan perempuan dalam verifikasi faktual partai politik yang lalu. Ke depannya, kami berkomitmen untuk mendorong peranan perempuan yang lebih bermakna," tuturnya.