REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menanggapi dua tokoh politik di Indonesia, yakni Ketua Majelis Kehormatan PAN Amin Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang saling melempar komentar di publik mengenai kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tentang pembagian sertifikat tanah. Din mengimbau kepada kedua pihak untuk saling memaafkan.

"Saling memaafkan adalah sikap kesatria dan negarawan," kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Republika, Selasa (20/3).

Din juga mengimbau keduanya untuk tidak saling mengancam dalam berkehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. "Seyogianya tidak ada yang ancam-mengancam dalam kehidupan bangsa, bekerjalah sesuai posisi masing-masing," ujarnya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais meberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Tokoh Nasional Menuju Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis(8/3). (Republika/Prayogi)

Sikap saling mengancam, dia melanjutkan, berpotensi mengganggu kerukunan bangsa. "Sikap ancam-mengancam adalah ekspresi otot yang sangat potensial mengganggu kerukunan bangsa, apalagi kalau masing-masing saling membuka aib dan kesalahan," kata Din.

Karena itu, menurut Din, akan lebih baik kalau keduanya menunjukkan sikap saling memaafkan, yang sekaligus dapat memperlihatkan sikap negarawan. Hal ini ditujukan agar kerukunan bangsa bisa kembali bersatu.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. (Republika/Yasin Habibi)

Amien Rais kembali melontarkan kritik kepada pemerintah berkuasa saat ini pada saat menjadi pembicara sebuah diskusi, Ahad (18/3). Amien mengatakan, ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan tidak benar program sertifikat tanah itu membohongi. Ia mengatakan, program sertifikat tanah untuk mempersingkat prosesnya yang lama dan panjang.

Baca juga: Ini Maksud Kritik Amien Rais Menurut Dradjad Wibowo

Ikuti Whatsapp Channel Republika