REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan Rapat Gabungan (Ragab) MPR pada Rabu (21/3) siang dipastikan tidak akan membahas terkait pergantian Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Golkar. Alasannya, tidak ada surat yang masuk dari DPP Golkar terkait pergantian pimpinan.

"Saya kira tidak dibahas karena suratnya tidak ada sehingga tidak masuk agenda pembahasan," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/3).

Mahyudin mengatakan, dirinya tidak dalam kapasitas tidak mau digeser dari posisi wakil ketua MPR karena menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme Undang-Undang yang berlaku. Menurut dia, di internal Golkar ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak loyal, dia tidak ingin menanggapinya namun sejarah membuktikan bahwa dirinya membangun partai mulai dari tingkat desa hingga pernah menjadi pengurus DPP Partai Golkar.

"Loyalitas saya tidak perlu dipertanyakan, saya dan keluarga semuanya berada di Golkar. Saya di Golkar berkarir dari pengurus tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan hingga menjadi di tingkat pusat sehingga loyalitas tidak perlu dipertanyakan," ujarnya.

Dia mengatakan tidak ada klausul lain yang membuat pimpinan MPR bisa digantikan kecuali tiga hal yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan berhalangan tetap sedangkan dirinya tidak berencana mundur dari posisi Pimpinan MPR. Menurut dia, tidak ada alasan baginya untuk mundur karena jabatan wakil ketua MPR menyangkut jabatan di negara.

"Saya tidak ada alasan untuk mundur, semua orang juga kalau di posisi saya pasti juga tidak ada yang berpikir mau mundur dong, jabatan wakil ketua MPR menyangkut jabatan di negara," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika