REPUBLIKA.CO.ID, LIMA -- Jaksa pemberantasan korupsi di Peru pada Rabu (21/3) meminta hakim melarang Presiden Pedro Pablo Kuczynski meninggalkan negara Amerika Selatan itu. Perintah itu diterbitkan beberapa jam setelah Kuczynski mengumumkan pengunduran diri.

Kuczynski, mantan bankir Wall Street berusia 79 tahun, yang pernah memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, dijamin dari penuntutan karena kekebalan kepresidenannya. Namun, Kongres secara resmi menerima pengunduran dirinya dan Wakil Presiden Martin Vizcarra disumpah untuk menggantikannya.

Kuczynski menyangkal melakukan kesalahan dan berjanji bekerja sama dengan penyelidikan korupsi. Dia diselidiki atas hubungannya dengan Odebrecht, perusahaan pembangunan Brasil, yang mengakui menyuap pejabat di seluruh Amerika Latin.

Partai oposisi sayap kanan yang mengontrol Kongres, Popular Force, menekan Kuczynski untuk mundur pertama kali pada Desember 2017. Presiden dinilai gagal mengungkap pembayaran Odebrecht untuk perusahaan konsultan yang berbasis di Flordia, sementara dia memegang jabatan publik di pemerintahan sebelumnya.

Kuczynski telah berjanji untuk tidak mengundurkan diri selama berbulan-bulan. Dia menyalahkan oposisi sayap kanan atas skandal yang membuatnya sulit memimpin Peru, salah satu pasar paling stabil di Amerika Latin dan produsen tembaga nomor dua di dunia.

Namun, rekaman rahasia audio dan video yang dirilis minggu ini menjerat Kuczynski dalam tuduhan pembelian suara. Hal itu mendorong pendukungnya yang paling setia menuntut dia untuk mundur.

Kuczynski menilai video tersebut telah diedit untuk memfitnahnya. Namun, iklim politik dinilainya membuat harus mundur. "Saya pikir, yang terbaik bagi negara adalah saya mundur. Saya tidak ingin menjadi penghalang bagi bangsa untuk mencari jalan menuju persatuan dan keserasian," kata Kuczynski dalam rekaman video, yang disiarkan televisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika