REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengakui bahwa saat ini kaum buruh masih dijadikan tunggangan bagi kaum elit politik untuk meraih kekuasaan. Untuk itu, ia mendorong kaum buruh untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Menurut Ribka, hingga saat ini, buruh belum merasakan yang namanya kesejahteraan. Khususnya dengan adanya PP 78 Tahun 2015 tentang upah buruh, yang dirasa tidak berpihak kepada buruh itu sendiri.

"Saya juga mengktirik kebijakan Jokowi yang sampai sekarang untuk buruh belum dirasakan. Saya malah mendorong, masuklah (kaum buruh) jadi Caleg, dari partai apapun," kata Ribka yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR RI di Studio Kopi Sang Akar, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (31/3).

Ia mencontohkan, saat penyelenggaraan Pemilu dapat menghabiskan anggaran yang besar, bahkan hingga miliaran. Sehingga, hanya politikus yang memiliki dana besar dapat maju dalam Pemilu. Di parlemen pun, lanjutnya, banyak diisi oleh politikus dari kalangan pengusaha. Sehingga tidak tersalurkan aspirasi dari kaum buruh, bahkan di parlemen diisi oleh politikus yang tidak dibidangnya.

"Kalau sekarang gak, misalkan komisi kesehatan pimpinanya gak ada yang dari kesehatan, kan repot. Itu kan dari partainya nyuruh kader-kadernya yang tidak sesuai dengan profesinya," tambahnya.

Oleh sebab itu ia berharap agar kaum buruh maju pada Pemilu 2019 mendatang. Hal tersebut dilakukan agar visi dan misi serta perjuangan kaum buruh dapat terwakilkan di pemerintahan.

"Karena itu harus direbutlah oleh teman-teman buruh, bukan cuma dijadikan tunggangan politik, seperti partai saya. Kalau gak bisa di partai ini, bisa di partai lain, yang penting bisa mewarnai parlemen," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika