REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan, hanya empat partai politik (parpol) yang menunjukkan komitmen terbuka kepada masyarakat. Keempat parpol itu, yaitu PAN, PKS, Gerindra, dan Nasdem.
Komisioner KIP Arif Adi Kuswardono mengapresiasi empat parpol yang menunjukkan komitmen keterbukaan publik. Kebetulan pula, dalam pemeringkatan pada tahun-tahun sebelumnya, hanya empat parpol itu yang secara konsisten aktif mengikuti penilaian tim monitoring dan evaluasi (monev) KIP.
"Adapun partai lain sudah menunjukkan concern mengikuti monev, tapi yang kami tangkap good will agak kesulitan dalam bentuk satu struktur, Gerindra sudah memiliki PPDI sebagai leading sector-nya," ujar Arif saat berkunjung ke kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (2/4).
Arif menerangkan, empat parpol itu sudah memenuhi klasifikasi terbuka dalam bentuk pendanaan kampanye. Setelah itu, melakukan audit dan mengumumkannya ke publik. Meski hal itu sulit dilakukan seluruh parpol, pihaknya mendorong agar laporan keuangan mereka bisa lebih terbuka. "Jumlah sumbangan parpol mau tidak mau harus terbuka, kalau tidak, duitnya dipertanyakan. Tapi ini tidak mudah, partai itu harus memiliki sistem laporan keuangan yang harus diaudit. Pengumumannya bisa melalui portal dan media," ujar Arif.
Pilpres 2019 akan diikuti 14 parpol, terdiri 10 parpol lama dan empat parpol baru. Arif mengungkapkan, sudah ada parpol baru yang berkenan menggelar pertemuan dengan KIP untuk membahas keterbukaan informasi publik terkait laporan keuangan. Hanya saja, pihaknya juga mengingatkan parpol lama untuk lebih berkomitmen dalam menunjukkan transparansi laporan keuangan.
"Ada beberapa partai dominan menjadi pengusung pemerintah yang belum terlibat, tapi concern mereka yang kami dapatkan saat audiensi memang ada kesulitan antarpartai berbeda-beda. Kami akan mendorong setidaknya tahun 2018 (lebih terbuka), karena jumlah peserta meningkat," ujar Arif.
Bendahara Umum DPP Gerindra Thomas A Muliatna Djiwandono menjelaskan, kesiapan partainya dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khusus yang mengurusi segala bentuk informasi yang berkaitan dengan publik, termasuk anggaran partai bernama PPID. "Partai Gerindra adalah partai rakyat, milik rakyat, jadi kita berkomitmen untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada publik termasuk anggaran partai kami," kata Thomas.
Thomas menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kunjungan para komisioner KIP untuk menyosialisasikan rencana gerakan keterbukaan informasi publik yang akan diikuti seluruh parpol peserta Pemilu 2019.
"Partai Gerindra pada tahun 2014 dan 2016 mendapat peringkat pertama mengenai keterbukaan informasi publik dari KIP, dan sebelumnya di tahun 2013 Partai Gerindra juga telah memperoleh penghargaan dari lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) sebagai partai yang memiliki indeks transparansi pendanaan yang tertinggi," tutur Thomas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika