REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) dan sekutunya melaporkan serangan yang mereka lakukan ke Suriah telah menghancurkan fasilitas program senjata kimia di negara tersebut. Meski begitu diragukan serangan yang telah dilakukan itu akan menghentikan perang di kawasan.
"Misi telah terlaksana," kata Presiden AS Donald Trump dalam akun Twitter-nya, Ahad (15/4). Kata-kata serupa juga digunakan mantan presiden George W. Bush saat melancarkan invasi ke Irak pada 2003 lalu. Serangan itu menyebabkan terganggunya stabilitas negara selama beberapa tahun.
Pentagon menyatakan, Sekutu telah menyerang Barzeh, yang merupakan jantung produksi dari program senjata kimia Suriah. Namun, Pentagon tidak bisa menjamin negara tersebut tidak akan menggunakan senjata kimia lagi di kemudian hari.
"Unsur-unsur program tetap dan tidak ada jaminan bahwa Suriah tidak akan mampu melakukan serangan kimia di masa depan," kata Letnan Jendral Kenneth McKenzie
Prancis dan Inggris telah membantu AS untuk meluncurkan sekitar 105 rudal ke Suriah. Serangan dilakukan sebagai respon terkait dugaan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah yang dibantu oleh Rusia.
Pentagon menyatakan, serangan tersebut membidik tiga fasilitas senjata kimia di Suriah termasuk fasilitas riset dan penembangan senjata. Serangan difokuskan ke Damaskus, distrik Barzeh dan dua instalasi lainnya yang berada di dekat kota Homs.
Serangan tersebut menjadi intervensi terbesar yang penah dilakukan Sekutu terkait perang di Suriah yang melibatkan Presiden Bashar al Assad dan Rusia. Namun Sekutu mengatakan, serangan dilakukan guna melemahkan kemampuan senjata kimia Suriah dan bukan untuk menggulingkan Assad atau mencampuri perang di kawasan.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley menegaskan, Paman Sam akan kembali menyerang Suriah jika mereka lagi-lagi memakai senjata gas beracun. AS siap siaga akan menyerang Suriah jika hal itu kemali terjadi. Komentar tersebut disampaikan Haley dalam pertemuan daruat Dewan Keamanan PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika