Senin 16 Apr 2018 19:05 WIB

Pemerintah Pangkas 14 Proyek Strategis Nasional

Ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat atau kurang berkembang.

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution berbicara dihadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majlis Ulama Indonesia (Pinbas MUI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution berbicara dihadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majlis Ulama Indonesia (Pinbas MUI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali memangkas proyek strategis nasional (PSN) pada kuartal pertama 2018. Kali ini pemerintah menghentikan sementara 14 PSN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa proyek yang tidak akan dijalankan terlebih dahulu adalah kereta api Jambi Palembang, Rel Kereta Api Kalimantan Timur, Sistem Penyediaan Air Minum di Sumatera Utara, Bendungan Polesika di Sulawesi Tenggara, dan (Kawasan Ekonomi Khusus) Merauke. Proyek-proyek ini tidak dilanjutkan pembangunannya karena setelah dievaluasi tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

"Dari data tersebut maka ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat (kurang berkembang)," ujar Darmin di Istana Negara, Senin (16/4).

Darmin menjelaskan, pada 2016 sesui dengan peraturan presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2016 tentang proyek strategis nasional (PSN) mencakup 225 proyek dan satu program. Pada kuartal 1 2017, pemerintah melakukan evaluasi untuk proyek yang tidak memungkinkan dan memasukan proyek yang dianggap lebih visible.

Sehingga pada 2017 ada masukan 55 proyek dan satu program serta sejumlah proyek yang telah selesai. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No 58/2017 dengan jumlah proyek 245 ditambah dua program. Darmin menjelaskan, pada kuartal pertama tahun ini ada 14 proyek yang ditunda dan ada 13 proyek yang sudah selesai.

(Baca: Presiden Tolak 7 Usulan Proyek Strategis Nasional Kemenhub)

Total anggaran dari 14 proyek yang didrop oleh pemerintah mencapai Rp 246 triliun. Usulan untuk memasukan sejumlah PSN dari Kementerian cukup banyak, tapi pemerintah hanya menambah yaitu satu proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (Kemenag) dan satu program Pemerataan Ekonomi. Di mana di dalamnya ada sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria dan peremajaan perkebunan rakyat.

Dengan adanya proyek yang ditahan dan sejumlah proyek selesai ditambah beberapa program baru, maka proyek strategis nasional pemerintah hingga saat ini mencapai 222 proyek dan tiga program. Rincian jumlah proyek di antaranya adalam infrastruktur 69 proyek, bendungan 51 proyek, kawasan 29 proyek, kereta api 16 proyek, enegi 11 proyek, pelabuhan 10 proyek, air bersih dan sanitasi 8 proyek, bandara 6 proyek, irigasi 6 proyek, smelter 6 proyek, tekhnologi 4 proyek, perumahan 3 proyek, pertanian 1 proyek, kelautan 1 proyek kelautan, 1 proyek pendidikan, dan 3 program terdiri dari pesawat terbang, agrarian dan kehutanan. "Estimasi nilai investasi lebih dari Rp 4.100 trilliun," kata Darmin.

Darmin mengatakan, beberapa proyek yang masuk dalam PSN akan selesai pada kuartal III 2019 sekitar 48 proyek. Sedangkan yang mulai dijalankan dan akan beroperasi belum 100 persen mencapai adalah 94 proyek dan satu program kelistrikan. Kemudian 86 proyek dan satu program industri pesawat sudah mulai konstruksi tapi beroperasinya baru 2019. Selanjutnya ada 17 proyek yang baru disiapkan tapi sudah mulai membangun di tahun 2019.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement