REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika hari ini melantik Catur Sentana sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali yang baru. Pastika meminta ke depannya pelayanan KB lebih difokuskan kepada masyarakat miskin di pedesaan.
"Fokuskan program KB pada masyarakat miskin di desa yang banyak anaknya," kata Pastika di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (18/4).
Penduduk miskin, sebut Pastika pada umumnya memiliki banyak anak yang pada akhirnya menurunkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak. Program KB dianggap berhasil jika tercipta keluarga berkualitas dan berdaya saing.
Perkembangan pembangunan Bali semakin kompleks, namun program KB selama beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi. Pastika mencontohkan pertumbuhan penduduk Bali setiap tahunnya rata-rata 2,15 persen, di atas angka rata-rata nasional. Jumlah penduduk Bali saat ini lebih dari 4,2 juta jiwa yang pada akhirnya menjadi beban berat bagi alam dan lingkungan Bali.
"Kondisi ini berimplikasi pada bertambahnya permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan, pemenuhan pangan, serta keamanan," kata Pastika.
Hal ini perlu ditangani supaya tak menjadi hambatan serius dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pastika menekankan beberapa isu strategis dalam pembangunan kependudukan Bali, salah satunya bonus demografi.
Bonus demografi perlu dikelola supaya tak menjadi beban kependudukan yang lebih kompleks. Bonus demografi adalah potensi besar untuk membangun kesejahteraan masyarakat, mengingat jumlah penduduk usia produktif akan menjadi kekuatan besar dan utama pembangunan daerah.
BKKBN Provinsi Bali terus bersinergi dengan bupati dan wali kota se-Bali, jajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menyentuh keluarga sebagai komunitas terkecil. Pergantian Kepala Perwakilan BKKBN Bali menjadi momentum reorientasi tugas-tugas dan evaluasi terhadap kinerja institusi. Pergantian ini juga diharapkan semakin memantapkan pola perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian penduduk, serta penyelenggaraan program pembangunan keluarga di Provinsi Bali.