REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan, pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak lain untuk mendengarkan pendapat Presiden ke-6 Republik Indonesia itu terkait masalah dan kondisi politik nasional jelang pemilihan umum (pemilu). Wiranto juga mendengar pendapat SBY tentang keamanan nasional.
"Saya sebagai Menko Polhukam harus memahami betul kondisi nasional pada saat kita menghadapi pemilu," ungkap Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).
Wiranto mengatakan, sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden, SBY pendapatnya perlu untuk didengarkan. Pendapat-pendapat SBY yang terkait dengan masalah politik nasional dan bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang ada itu.
"Kedua, beliau dulu kan juga pernah mengelola masalah keamanan nasional. Pada saat saya dulu menjadi panglima, beliau menjadi bagian dari ABRI sebagai seorang kepala staf waktu itu. (Dia) juga punya pandangan tentang keamanan nasional," katanya menerangkan.
Berikutnya, lanjut Wiranto, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY juga memiliki pandangan-pandangan tentang situasi politik nasional saat ini. Mulai dari perkembangannya hingga apa yang harus dilakukan dalam rangka tetap menjaga stabilitas politik nasional menghadapi pemilu dan sebagainya.
Wiranto mengaku nantinya akan berbicara dengan tokoh politik lain selain SBY, termasuk para pimpinan partai politik lain selain Demokrat. Dengan begitu, kata Wiranto, dia dapat memperkaya pemahaman kondisi politik nasional.
"Yang dapat membantu pekerjaan saya sebagai menteri koordinator, dengan para menteri yang lain, panglima TNI, dan kapolri," tuturnya.
Bersama pihak-pihak yang ia sebutkan itu, pemerintah akan menjaga supaya penyelenggaraan pemilu bisa terselenggara dengan aman, tertib, lancar, dan sukses. Untuk mencapai itu semua, kata Wiranto, komunikasi politik dibutuhkan.
"Kalau apa-apanya (yang dibicarakan), ya, banyak yang dibicarakan. Kan, namanya pertemuan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika