REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan alasan mengapa informasi tentang program rumah dengan uang muka (down-payment/DP) Rp 0 maaih simpang siur. Menurut dia ada dua hal pokok yang menyebabkan hal tersebut.
"Salah persepsi kenapa? Satu, pengetahuan teknisnya belum sempurna. Dua, pengetahuan komunikasinya," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/5).
Menurut Sandiaga, seorang kepala dinas seharusnya memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Setiap pernyataan seharusnya mengandung tiga poin utama. Pertama, filosofi kebijakan dan program yang dikerjakan. Kedua, proses eksekusi dan strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Ketiga, dampak kebijakan bagi masyarakat.
Menurut Sandiaga, ada beberapa kebijakan dengan istilah teknis yang rumit. Ia mencontohkan program Road to Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE), One Karcis One Trip (OK Otrip), dan Rumah Down-Payment (DP) Rp0.
Program-program tersebut umumnya dapat tersampaikan dengan baik kepada awak media dan masyarakat. Namun, tidak begitu dengan Rumah DP Nol.
"Kalau tentang OK OCE clear. Lapangan kerja, OK OCE. Kalian sudah nangkep gitu. Tentang misalnya program OK Otrip, Nangkep juga bahwa satu tiket untuk tiga jam. Kalau rumah DP Nol ini... nah itu PR buat saya dan ini self-refleksi untuk kita semua," ujar dia.
Untuk mencegah kesimpangsiuran informasi ini semakin meluas, Gubernur Anies Baswedan menginginkan adanya pelatihan strategi komunikasi publik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program Rumah DP Nol. Pelatihan ini akan diberikan untuk tingkat kepala dinas.
"Kalau kita di Balai Kota sini sudah ada Pak Naufal. Tentunya pakar komunikasi. Sekarang diperkuat juga oleh pakar komunikasi yang suka ama saya. (Inisialnya) YA. Tapi untuk di level kepala dinas itu harus ikut pelatihan," kata Sandiaga.
Sandiaga menambahkan, kepala dinas memegang informasi yang seharusnya disampaikan kepada awak media dan masyarakat dengan jelas. Apa yang disampaikan tidak boleh simpang siur. Jika diperlukan, kepala dinas dapat belajar dari pakar komunikasi untuk memperbaiki kemampuan komunikasinya.
"Sehingga pesan-pesan yang mungkin kalau dilihat di DP Nol itu mungkin agak teknis dan sangat finance, sangat banyak sekali terminologi finansial itu harus dijelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika