REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dessy Suciati Saputri, Rizky Jaramaya.
JAKARTA – Serangan-serangan terorisme belum juga berhenti sejak kericuhan terjadi Rumah Tahanan Salemba Cabang Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, dua pekan lalu. Menghadapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui dihidupkannya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.
"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5).
Dengan dihidupkannya gabungan pasukan khusus TNI ini, berarti aparat yang terlibat mengatasi terorisme sudah mencakup Polri lewat Densus 88 dan TNI dengan Koopssusgab. Moeldoko menegaskan, kemampuan pasukan Koopssusgab juga telah disiapkan secara baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Kapolri dan Panglima TNI akan membahas lebih lanjut tugas pasukan khusus gabungan ini.
Koopssusgab dibentuk Moeldoko saat menjabat sebagai panglima TNI dan diresmikan pada Juni 2015 lalu. Pasukan elite tersebut merupakan gabungan personel terbaik dari pasukan khusus pemberantasan terorisme TNI.
Di antaranya Satuan 81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo (Satbravo) Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Pasukan tersebut terdiri atas 90 prajurit pilihan yang dilatih khusus menangani terorisme. Satuan khusus tersebut sempat dibekukan beberapa waktu lalu.
Mengapa tidak menunggu RUU Antiterorisme rampung? Moeldoko menilai untuk mengaktifkan kembali pasukan khusus ini tidak memerlukan payung hukum. "Tidak perlu menunggu. Sekarang ini pasukan itu sudah disiapkan," kata dia.
Menurut dia, operasi gabungan ini perlu dijalankan sebagai langkah preventif menghadapi ancaman serangan terorisme dan menciptakan ketenangan masyarakat. Ia berharap, Koopssusgab dapat terus dihidupkan baik untuk menanggulangi ancaman terorisme maupun operasi perang lainnya di berbagai daerah.
Moeldoko berharap aktifnya kembali Koopssusgab dapat memberikan kekuatan yang optimal untuk mengamankan negara. "Kita berharap lebih memberikan kekuatan yang optimal, apakah intelijen atau unsur represif," ujar Moeldoko.
Ia mengatakan, meski TNI sudah memilkki Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan dianggap tetap dibutuhkan. Menurut Moeldoko, penerjunan PPRC membutuhkan waktu. Berbeda dengan Koopssusgab yang khusus untuk menangani kondisi teror.
Terkait rencana tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, Polri telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga lain dalam aksi kontraterorisme. Salah satunya dengan TNI. "Kopassus sudah ikut masuk," kata Setyo di Mabes Polri Rabu (16/5).
Dalam kegiatan penggeledahan atau penggerebekan, menurut Setyo, Korps Brimob sudah kerap bekerja sama dengan Kopassus. Begitu pula untuk pengamanan objek vital. Dalam operasi-operasi penangkapan teroris, Setyo menuturkan, Kopassus juga sudah sering dilibatkan."
Setyo menegaskan,Kepolisian sama sekali tak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam aksi kontraterorisme. Contoh yang paling umum adalah Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam operasi kontraterorisme di Indonesia timur tersebut, TNI turut beraksi di lapangan.
Serangan teror yang terkini terjadi di Mapolda Riau, Pekanbaru, kemarin pagi. Sekitar pukul 9.00 WIB, satu unit mobil mencoba menerobos ke Mapolda Riau. Namun, mobil tersebut dihalangi personel kepolisian. Empat orang keluar dari mobil tersebut dan melakukan penyerangan dengan pedang yang mengakibatkan dua anggota luka.
Sekelompok orang tersebut dilumpuhkan dengan tembakan. Empat pelaku tewas, sementara satu lainnya kabur dengan mobil. Pelaku yang kabur tersebut sempat menabrak seorang personel kepolisian, yakni Ipda Auzar. Auzar gugur saat dilarikan ke RS Bhayangkara. Pelaku tersebut telah dibekuk kepolisian.
Pihak kepolisian melansir, para penyerang Mapolda Riau diketahui berbaiat ke ISIS. Berdasarkan identifikasi awal Polri, mereka termasuk dalam kelompok NII (Negara Islam Indonesia) yang berpegang pada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS. "Sama sama baiatnya ke ISIS. Kelompok di sana menamakan seperti itu (NII—Red)," kata Irjen Setyo Wasisto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika