REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Otoritas Arab Saudi dilaporkan telah menangkap tujuh aktivis hak-hak perempuan beberapa pekan sebelum pemerintah negara itu mencabut larangan mengemudi bagi perempuan. Belum diketahui apa alasan jelas dari penangkapan tersebut.
Namun, berdasarkan informasi dari sebuah sumber, pihak berwenang nampaknya berusaha membungkam para aktivis hak perempuan itu. Dari apa yang diberitakan dalam saluran berita Kerajaan Arab Saudi, mereka ditangkap atas dugaan adanya kerja sama dengan negara asing.
Selama ini, Arab Saudi memiliki undang-undang yang mengatur perempuan dengan ketat. Termasuk di antaranya adalah mengharuskan Kaum Hawa untuk mendapatkan izin dari laki-laki terlebih dahulu dalam berbagai tindakan dan mengambil keputusan.
Seperti dilaporkan BBC, Sabtu (19/5), Di antara aktivis hak perempuan yang ditangkap diketahui adalah Loujain Al Hathoul, Aziza Al Yousef, dan Eman Al Najfan. Mereka sebelumnya secara terbuka menentang larangan mengemudi bagi perempuan, serta hukum perwalian kerajaan yang ditetapkan di negara Timur Tengah itu.
Arab Saudi secara resmi mencabut larangan mengemudi bagi perempuan pada September 2017. Namun, ketetapan tersebut mulai diberlakukan pada bulan depan.
Aturan yang akhirnya memperbolehkan perempuan untuk mengemudi menjadi salah satu bentuk reformasi Arab Saudi yang digagas oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Ia menyatakan telah mempelopori Vision 2030, sebuah program untuk lebih membuka negara Islam terbesar tersebut kepada dunia, serta mendiversifikasi ekonomi yang bersumber dari minyak di sana.
Reformasi yang digagas oleh Mohammed bin Salman juga memungkinkan perempuan di Arab Saudi dapat menjalankan bisnis tanpa izin dari seorang pria. Namun, perubahan itu tidak terjadi begitu saja.
Pada November 2017 lalu, sejumlah pejabat negara dilengserkan dari jabatan, sebagai apa yang disebut olehnya sebagai pembersihan negara dari korupsi. Langkah ini dinilai sebagai cara reformasi Arab Saudi dapat dijalankan oleh Mohammed bin Salman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika