REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa pihaknya dan pemerintah selama ini tidak pernah mengintervensi atau mendorong PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk melakukan penjajakan dalam akuisisi PT Bank Muamalat Tbk.
"Itu semua adalah aksi korporasi. Antara pemegang saham pengendali/PSP (di Bank Muamalat) dan investor. Semuanya adalah proses bisnis," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (23/5).
Wimboh mengatakan Muamalat memang sedang mencari investor untuk membantu penambahan modal bank. Namun, ujar Wimboh, seluruh calon investor yang dilirik Muamalat murni hasil penjajakan antara kedua pihak terkait, tanpa intervensi regulator dan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas BRI.
"Calon investor bisa siapa saja. Dan itu hubungan antara PSP dan investor. Kalau PSP tidak bisa setor Kita minta cari investor lain untuk setor," ujarnya.
BRI, bank dengan laba terbesar di Indonesia, dikabarkan sedang melakukan penjajakan untuk turut membantu permodalan Muamalat, bank syariah tertua di Indonesia yang sahamnya juga dikuasai Islamic Development Bank (IDB) dengan porsi 32,7 persen. Wimboh mengatakan pihaknya masih menunggu rencana aksi IDB, sebagai salah satu pemegang saham, untuk menyelamatkan Muamalat. Dia enggan mengungkapkan skema penyelamatan Muamalat yang sedang dirancang OJK.
"Tunggu saja nanti, kita lihat investornya," ujarnya.
Adapun pangkal permasalahan Muamalat adalah para pemegang saham yang tidak dapat melakukan penambahan modal. Padahal penambahan modal dibutuhkan agar Muamalat dapat menumbuhkan aset dari Rp 62 triliun dan melakukan ekspansi bisnis.
Namun, jika melihat indikator kinerja Muamalat perlu ada pembenahan, seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang pada akhir 2017 menyentuh 4,3 persen, naik dari 3,8 persen pada 2016.
Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana di Komisi XI DPR, April 2018 lalu, sempat melontarkan harapan besar agar pemerintah masuk dan menambah modal Muamalat. Mekanisme masuknya pemerintah ke Bank Muamalat, dapat melalui aksi korporasi bank BUMN ataupun bank syariah milik BUMN. "Menurut saya ini adalah momentum kalau ada investor lokal apalagi kalau bisa masuk dari pemerintah," ujar Permana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika