REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membuat kode etik bagi para mubaligh. Hal ini bertujuan mengontrol penyampaian ceramah dari para mubaligh agar tidak mengandung materi yang dapat memecah-belah bangsa.
"Nanti MUI dan pemerintah menjadi membentuk atau membuat etika kode, etik apa yang harusnya dilakukan. Jangan memecah-belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang, tapi bertanggung jawab. Silakan mengkritik orang tapi caranya, itu yang kita harapkan," ujar JK ketika memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (25/5).
JK menilai, jika tidak ada kode etik bagi para mubaligh, maka dapat berpotensi memecah-belah bangsa, terutama apabila ceramah yang disampaikan tidak berdasarkan ilmu yang mumpuni. Selain itu, kode etik tersebut merupakan upaya mencegah masjid sebagai tempat pertarungan politik.
"Kalau dibiarin sembarangan apa saja, apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam maka bisa memecah-belah bangsa ini, memakai masjid sebagai tempat pertarungan politik, tentu kita tidak inginkan itu," katanya.
JK mengapresiasi Kementerian Agama yang telah merilis daftar 200 mubaligh. Dia mengatakan, daftar mubaligh ini harus terus diperbaiki.
Dia menyarankan seleksi mubaligh sebaiknya dilakukan asosiasi yang terdaftar di MUI. Dengan demikian, mubaligh yang terdaftar tersebut akan bertanggung jawab terhadap asosiasi dan organisasinya masing-masing.
"Etika itu rasa malu, kalau dia berbuat pidana itu tentu perbuatan pidana, karena itulah memfitnah, mengajarkan yang memberontak kepada negara adalah pelanggaran pidana yang dapat dihukum," ujar JK.
JK sebagai ketua umum DMI memberikan arahan agar DMI dapat bertanggung jawab terhadap kode etik mubaligh tersebut. Selain itu, diharapkan DMI dapat menerbitkan buku yang berisi tata cara mengisi khutbah dengan baik.
Hal ini bukan semata-mata semua khutbah harus mendukung pemerintah. Menurutnya, para mubaligh boleh saja mengkritik pemerintah asalkan kritik tersebut disampaikan dengan baik dan bertujuan membangun bangsa serta menciptakan kedamaian.
Dalam sambutannya, JK berpesan pengurus masjid bertanggung jawab menciptakan kedamaian di lingkungan masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi pergeseran ideologi yang menyebabkan timbulnya ancaman terorisme.
"Karena tanpa masjid yang menenun kedamaian itu bangsa kita banyak masalah, seperti kita tahu bagaimana kalau ideologi bergeser luar biasa menjadi berita besar di dunia bukan di Indonesia," ujar Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika