REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak menilai hasil kemenangan Pilkada di daerah kantong suara besar mengindikasikan kemenangan calon presiden tertentu di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Namun lainnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang justru beranggapan kemenangan Pilkada tidak terkait dengan hasil Pilpres.
"Saya cenderung mengatakan Pilpres dengan pilkada tidak terkait. Kepala daerah dengan calon Presiden tidak terkait. Jadi saya tidak percaya bahwa kemenangan Pilkada itu berkaitan dengan kemenangan dari calon Presiden tertentu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).
Menurut Politikus PKS yang tengah berseteru dengan partainya itu, Pilpres dan Pilkada mempunyai dinamika dan logika sendiri. Karenanya, kemenangan pasangan calon yang didukung koalisi partai tertentu tidak menjamin kemenangan calon presiden yang didukung partai tersebut.
"Jadi misalnya, saya tidak percaya pulau Jawa dikuasai oleh kepala daerah yang dekat dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau calon lain, saya enggak percaya itu mereka bisa berbuat tertentu. Enggak ada hubungannya itu," ujar Fahri.
Karena itu juga, ia menilai hasil Pilkada tidak langsung berpengaruh pada arah koalisi partai di Pilpres. Fahri melanjutkan, yang kini justru menentukan arah koalisi adalah hasil uji materi pasal terkait Presidential Threshold yang kini diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi.
"Tidak akan. Yang menentukan itu nanti apakah keputusan MK kembali bikin 0 persen. Presidential threshold atau tidak itu yang akan mengubah, yang lain tidak," ucapnya.
Sebelumnya terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan hasil Pilkada serentak 2018 mendatang akan mempengaruhi penentuan sikap PAN di Pilpres 2019 mendatang. Termasuk menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan arah koalisi PAN.
"Pilkada salah satu, dalam koalisi kan faktor pertimbangan banyak. Tapi salah satu faktor apakah Pilkada pengaruhi tentu ada," ujar Zulkifli di Ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).
Zulkifli mengungkap, khususnya daerah Pilkada dengan kantong-kantong suaranya besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan Sulawesi Selatan. "Bagaimana Pilgub Jatim, Jateng, Jabar, itu kan hampir separoh apalagi ditambah Sumut dan Sulsel. Kalau Sumut masuk, Sulsel masuk itu masuk hampir 75 persen itu menentukan," ujar Zulkifli.