REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membahas rencana pertemuan Donald Trump dengan Vladimir Putin melalui panggilan telepon pada Selasa (3/7).
"Kedua diplomat tertinggi membahas persiapan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-AS yang akan digelar di Helsinki, Finlandia, pada 16 Juli, serta prospek lebih lanjut pengembangan hubungan bilateral, termasuk di bidang stabilitas strategis," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, dikutip laman kantor berita Rusia TASS.
Lavrov dan Pompeo juga membahas isu terkini dari agenda dunia, termasuk situasi di Suriah dan Semenanjung Korea. AS dan Rusia diketahui saling berseberangan dalam konflik di Suriah.
Rencana pertemuan Putin dengan Trump diumumkan setelah Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton berkunjung ke Rusia pekan lalu. Selain membahas sejumlah isu, kedatangannya ke sana memang bertujuan mempersiapkan KTT AS-Rusia.
Bolton pun sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow. "Kunjungan Anda ke Moskow memberi kami harapan bahwa kami dapat membuat setidaknya langkah pertama menuju pemulihan hubungan skala penuh antara negara-negara kita," kata Putin kepada Bolton.
Asisten kebijakan luar negeri Kremlin Yuri Ushakov menilai pertemuan antara Putin dan Trump sangat penting. ""KTT ini sangat penting. Ini akan menjadi acara internasional utama pada musim panas," ujarnya.
Hubungan antara Rusia dan AS memang kurang harmonis saat ini. Pada April lalu, Rusia dan AS melakukan aksi pengusiran terhadap puluhan perwakilan diplomat dari negara masing-masing. Hal tersebut berkaitan dengan kasus penyerangan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris.
Kedua negara juga terlibat perselisihan dalam konflik Suriah. Rusia diketahui merupakan sekutu utama Suriah, sedangkan AS membela kubu oposisi. Sementara di dalam negeri AS, Rusia tengah menjadi sorotan karena diduga mengintervensi jalannya pilpres AS pada 2016. Rusia telah membantah tuduhan itu secara tegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika