REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK --  Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Korea Utara (Korut) membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ini disampaikannya setelah melakukan kunjungan pertama ke negara yang terisolasi sejak 2011 itu.

Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock tiba di ibu kota Korut, Pyongyang pada Senin lalu (9/7). Ia lalu mengunggah sebuah video pada Selasa malam. Video itu  menguraikan pengamatannya setelah melakukan perjalanan ke beberapa daerah di barat daya negara itu.

"Salah satu hal yang kami lihat adalah bukti yang sangat jelas tentang kebutuhan kemanusiaan di sini," katanya dalam video itu. Video itu diunggah ke akun Twitter resminya dan situs web PBB.

"Lebih dari separuh anak-anak di daerah pedesaan, termasuk tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, tidak memiliki air bersih, hanya dari sumber air yang terkontaminasi," tambahnya.

Meskipun pasokan atau operasi kemanusiaan dikecualikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun ia telah memperingatkan bahwa sanksi internasional atas senjata nuklir Korut dan program rudal balistik memperburuk masalah kemanusiaan dengan memperlambat pengiriman bantuan.

Lowcock mengatakan sekitar 20 persen anak-anak di Korut menderita kekurangan gizi. Ini menyoroti perlunya lebih banyak dana untuk bantuan kemanusiaan. "Akses untuk pekerja kemanusiaan membaik. Tetapi pendanaannya gagal," katanya.

PBB mengatakan pihaknya harus menghentikan dukungan nutrisi untuk taman kanak-kanak di Korut pada  November karena kekurangan dana. Selain itu program  Kebutuhan dan Rencana Prioritas 2018 untuk Korut  juga mengalami kekurangan dana hingga 90 persen.

Saat mengunjungi sebuah rumah sakit yang tidak didukung oleh PBB, Lowcock mengatakan ada 140 pasien tuberkulosis. Namun obat yang tersedia hanya cukup

untuk mengobati 40 orang saja.

Menurut PBB, lebih dari 10 juta orang, sekitar 40 persen dari populasi Korut membutuhkan bantuan kemanusiaan. Lowcock dijadwalkan bertemu dengan pejabat pemerintah, perwakilan agen kemanusiaan dan orang-orang yang menerima bantuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi kemanusiaan di Korut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika