REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Direktur PT Adaro Energy, Garibaldi Tohir mengataka pihak pengusaha tambang mendukung apapun keputusan pemerintah terkait batubara. "Kita sebagai perusahaan tambang batubara nasional selalu support apapun keputusan dari pemerintah," ujar Boy kepada Republika.co.id, Jumat (27/7).

Boy menilai, saat ini yang paling penting adalah bagaimana semua pihak membantu dan mendukung pemerintah dalam menjaga devisa negara. Salah satunya, kata Boy, adalah meningkatkan ekspor.

"Yang pasti kita harus bersama sama bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor dan membawa devisa itu kembali ke Indonesia," ujar Boy.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dadakan di Istana Negara, sore ini. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Taharini akhirnya memutuskan mencabut kewajiban kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Soal alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk mencabut DMO batu bara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun mengatakan, kebijakan ini dipertimbangkan setelah pemerintah melihat perkembangan dan masukan dari pasar. "Kami evaluasi dan kami lihat ini yang terbaik," katanya.

Menurutnya skema DMO dan pembatasan harga selama ini juga tidak begitu efektif, karena rata-rata produksi batu bara masuk dalam kategori kalori tinggi, yakni sekitar 5.000 kalori. Sementara yang dibutuhkan oleh PLN adalah kalori rendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika