REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, status tanggap darurat akibat gempa berskala 7 SR di Lombok, NTB kemungkinan akan diperpanjang. Saat ini, status tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan hingga Sabtu (11/8).
“Melihat kerusakan yang ditimbulkan kemungkinan besar status tanggap darurat akan diperpanjang selama sepekan,” kata Sutopo dalam konferensi pers penanganan bencana gempa bumi di Jakarta, Selasa (7/8).
Ia mengungkapkan waktu perpanjangan status tanggap darurat akan diputuskan tergantung perkembangan situasi di lapangan. Sejauh ini, dia mengaku masih banyak kendala yang dihadapi Tim SAR Gabungan bersama para relawan dalam mengevakuasi korban.
Diduga, masih terdapat banyak korban yang tertimbun banguanan roboh. Di satu sisi, alat berat masih terbatas karena akses menuju lokasi reruntuhan sangat terbatas karena rusak. Setidaknya ada jembatan penghubung antar kecamatan yang mengalami kerusakan. Listrik masih padam di Kabupaten Lombok Utara dan sebagian Lombok Timur. Sumber air bersih untuk MCK hingga saat ini juga masih terbatas.
“Selama masa tanggap darurat kita bisa lebih mudah dalam mengakses masuk ke pemukiman dan melakukan pengamanan serta penyelamatan,” kata Sutopo.
Baca juga:
- SAR Evakuasi 4 Korban dari Reruntuhan Masjid, 1 Selamat
- Basarnas Angkat Korban Tertimpa Reruntuhan Masjid
- Satu Keluarga Tewas Akibat Gempa NTB, Ayah Peluk Sang Anak
BNPB belum dapat memastikan berapa jumlak bangunan rusak yang disebabkan oleh gempa bumi Ahad (5/8) lalu. Namun, sejauh ini korban meninggal dunia yang ditemukan tim terus bertambah. Hingga Selasa (7/8) setidaknya ada 105 orang meninggal dunia.
Sementara itu, jumlah pasti pengungsi juga belum diketahui karena terdapat 21 desa yang terisolir yang terbagi ke dalam wilayah Lombok Utara, Barat, dan Timur. Tim masih berusaha menjangkau daerah-daerah tersebut untuk menyalurkan bantuan logistik.
Ia menjelaskan, setelah masa tanggap darurat usai, maka masuk tahap masa transisi darurat selama tiga bulan. Pada masa itu masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan bantuan terutama kebutuhan dasar yang dibutuhkan selama di tenda pengungsian. “Setelah itu kita masuk pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini waktunya panjang,” ujar Sutopo.
Pemerintah, kata Sutopo, akan membangun ulang pemukiman dan infrastruktur publik. Selain itu juga melakukan pemulihan kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor. BNPB, kata Sutopo segera melakukan hitung kaji cepat untuk mengetahui dampak kerugian materil yang ditimbulkan gempa bumi.
“BNPB juga tetap mendampingi BPBD sehingga masyarakat harus tenang karena tidak sendirian. Pusat akan membantu penanganan,” ujar Sutopo.
Baca juga:
Sementara, terkait jumlah korban gempa, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa kembali bertambah. "Sampai saat ini korban (meninggal dunia) dilaporkan 104," ujar Wiranto di Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8).
Wiranto yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) untuk memimpin reaksi cepat penanganan darurat bencana di Lombok, sebelumnya mengatakan bahwa jumlah korban meninggal awalnya 89 orang di Lombok dan dua korban meninggal dunia di Bali. Dia menyampaikan, kemungkinan besar jumlah korban meninggal dunia akan bertambah setelah timbunan-timbunan rumah dan bangunan lainnya yang roboh bisa diangkat.
Sejumlah anggota Basarnas mengevakuasi jenazah korban yang meninggal akibat tertimbun reruntuhan Masjid Jabal Nur yang rusak akibat gempa bumi di Tanjung, Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8)
Ikuti Whatsapp Channel Republika