REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan jadwal pendaftaran Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres Pemilu 2019 belum disampaikan oleh sembilan sekjen parpol koalisi pada pertemuan, Selasa (7/8). Namun, para sekjen itu berkomitmen akan menginformasikan pendaftaran kepada kepada KPU pada H-1 sebelum mendaftar.
Hasyim mengatakan H-1 yang dimaksud juga belum disampaikan oleh sembilan sekjen. "Mereka menyatakan belum bisa menyampaikan informasi ini ke publik. Sebab, secara resmi KPU pun belum mendapatkan informasi pendaftaran Pak Jokowi dan cawapresnya," kata Hasyim ketika dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore.
Hasyim mengungkapkan, hingga penutupan hari keempat pendaftaran capres-cawapres pada Selasa sore, belum ada parpol dan gabungan parpol yang menyampaikan jadwal pendaftaran ke KPU. "Tadi sembilan sekjen hanya menyampaikan penjelasan teknis pencalonan mereka, dokumen mereka, syarat yang harus dipenuhi, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya," kata Hasyim.
Ketua KPU, Arief Budiman, memberikan penjelasan teknis pendaftaran capres-cawapres kepada para sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi di Kantor KPU, Selasa (7/8). Sembilan sekjen dan KPU melakukan pertemuan tertutup pada Selasa siang. (Republika/Dian Erika N)
Sebelumnya, sembilan sekretaris jenderal parpol koalisi pendukung Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup dengan KPU pada siang. Kedatangan sembilan sekjen ini sekaligus untuk memastikan teknis pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2019.
Pantauan Republika, para sekjen sudah tiba di KPU pukul 14.00 WIB. Kedatangan mereka langsung disambut Ketua KPU, Arief Budiman beserta komisioner KPU, Ilham Saputra dan Pramono Ubaid Tanthowi.
Sembilan sekjen tersebut yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Golkar Lodewijk Frederick, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika