REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Pertamina untuk membeli semua lifting minyak hasil produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tak hanya lifting bagian negara saja, tetapi seluruh produksi total minyak investor migas.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi serta Kerjasama Lembaga Kementerian ESDM, Agung Pribadi menjelaskan kebijakan ini nantinya akan langsung dikomunikasikan kepada pihak KKKS dan Pertamina melalui SKK Migas. Agung menjelaskan, kebijakan ini diambil oleh pemerintah agar bisa mengurangi impor minyak.

"Tadi pak Menteri usai ratas sama pak Presiden. Salah satu poinnya, Pak Presiden minta untuk lifting minyak di KKKS untuk dibeli Pertamina seluruhnya. Jadi tidak hanya bagian pemerintah saja. Tetapi semua lifting minyak," ujar Agung di Kementerian ESDM, Selasa (14/8).

Agung menjelaskan esok, SKK Migas akan membahas hal ini dengan Pertamina dan KKKS untuk menjembatani regulasi terkait kebijakan Presiden. Nantinya, terkait kontrak, mekanisme pembelian akan segera diatur.

"Fasilitasi regulasinya dari SKK Migas mudah mudahan dalam waktu dekat diselesaikan. Bagian KKKS harus dibeli oleh Pertamina. Regulasi akan berlaku secepatnya." ujar Agung.

Agung menjelaskan langkah ini dilakukan untuk menekan impor minyak. Dengan impor bisa ditekan, maka akan menstabilkan neraca perdagangan. Disatu sisi, kata Agung kebijakan ini diambil pemerintah untuk bisa menjaga rupiah dan transaksi dolar tetap berada di dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika